ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DI BIDANG KEPARIWISATAAN TERKAIT KONSEP GREEN CONSTITUTION DI KABUPATEN BANGKALAN
DOI:
https://doi.org/10.62281/s058cg59Keywords:
Konstitusi Hijau, Peraturan Daerah, Pembangunan KepariwisataanAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai konstitusi hijau dalam pembangunan sektor pariwisata melalui peraturan daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah yang ada mendukung keberlanjutan lingkungan dalam bidang pariwisata, serta untuk mengidentifikasi refleksi prinsip-prinsip green constitution dalam peraturan dan kebijakan tersebut. Penelitian ini akan memberikan analisis dan rekomendasi mengenai norma-norma yang berkaitan dengan konsep konstitusi hijau dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif yang dilengkapi dengan wawancara. Metode yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pembangunan pariwisata berkelanjutan kini menjadi fokus utama untuk mengurangi dampak negatif pariwisata terhadap lingkungan, yang sejalan dengan konsep konstitusi hijau. Konsep ini memegang peranan penting dalam memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam kebijakan hukum daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan mengenai Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan telah mengintegrasikan konsep konstitusi hijau dalam normanya. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, diperlukan penambahan norma yang mengatur pembangunan dan mekanisme pengelolaan pariwisata buatan sesuai dengan prinsip green constitution, untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan konstitusi.
Downloads
References
Andi Pangerang Moenta dan Syafa’af Anugrah Pradana. Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 1.
Dewi Fitria Anggraeini, M.P.A Fadlurrahman. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pengembangan Objek Wisata. Jurnal Mahasiswa Administrasi Nefaea (JMAN), 02.01 (2017), 5.
Hasim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945. At-Tanwir Law Review, 3(1), 18-32.
Jaminan Hak et al., “REAKTUALISASI GREEN CONSTITUTION TERHADAP PRAKTIK YURIDIS,” Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 2 (2023).
Jimly Asshiddiqie, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta PT. RajaGrafindo Persada,2010.
Johnny Ibrahim, 2007, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang), hal. 306.
Lala Febriyana et al., “PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG KANTOR DESA TIRTO SARI KEC. BANYUASIN I KAB. BANYUASIN,” Jurnal PEDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat 2, no. 1 (2024).
Muhammad Pasha Nur Fauzan, “MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK,” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 1, no. 1 (September 15, 2021): 1–21.
Muljadi dan Andri Warman. Kepariwisataan dan Perjalanan Edisi Revisi. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 8.
Petter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, ctk Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94.
Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: kajian teori, hukum dan aplikasinya. Sinar Grafika. Hlm. 1.
Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). Hukum pemerintahan daerah di Indonesia. Sinar Grafika. Hlm. 7.
Ulfa Reskiani et al., “OPTIMALISASI GREEN CONSTITUTION: PENGUATAN NORMA HUKUM LINGKUNGAN DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA” (n.d.), https://doi.org/10.1088/1755-1315/343/1/010672.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Choirisma, Ida Wahyuliana, S.H., M.H, Helmy Boemiya, S.H., M.H (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
