PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Authors

  • Vebbiola Putri Shasqia Universitas Negeri Padang Author

DOI:

https://doi.org/10.62281/x1w2ck39

Keywords:

DPRD Sumatera Barat, Kebijakan pendidikan, Pemerintah daerah, Fungsi Legislasi

Abstract

Pendidikan merupakan pilar utama dalam menciptakan generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di Indonesia, tanggung jawab terhadap pendidikan tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan peran aktif dari pemerintah daerah, termasuk lembaga legislatif seperti DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung dan mengawal kebijakan pendidikan di wilayahnya. Melalui fungsi legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlibat dalam penyusunan dan pengesahan Peraturan Daerah ( Perda ) yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari alokasi anggaran, peningkatan mutu pendidikan, hingga pemberdayaan sekolah di daerah tertinggal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan yang dilaksanakan oleh eksekutif, seperti evaluasi distribusi dana BOS, pembangunan infrastruktur sekolah, dan kinerja guru serta tenaga kependidikan. Kontribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat juga terlihat dalam upaya mereka memperjuangkan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan budaya Minangkabau. Dengan mendorong kurikulum muatan lokal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah turut memperkuat identitas budaya dalam proses pembelajaran. Melalui kegiatan reses dan dialog publik, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjaring aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah menjadikan lembaga ini sebagai elemen penting dalam pembangunan sektor pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, sinergi yang kuat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, eksekutif, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Afrianto, M. A. (2025, februari 18). Ratusan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar, Soroti Kepemimpinan Prabowo-Gibran. Diambil kembali dari detikSumut: https://www.detik.com/sumut/berita/d-7784397/ratusan-mahasiswa-demo-di-dprd-sumbar-soroti-kepemimpinan-prabowo-gibran

Bray, M., & Mukundan, M.V. (2003). Management and Governance for EFA: Is Decentralization Really the Answer? UNESCO.

DPRD Sumbar. DPRD Sumatera Barat Gandeng Perpusnas Bangun Literasi Digital.

Dunn, W. N. (2003). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Education.

Dye, Thomas R. (2013). Understanding Public Policy (14th ed.). Pearson Education.

Erdayani, R. (2023). Analisis Kebijakan Desentralisasi Pendidikan Indonesia. Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah, 14.

Imron , Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara

Lasswell, H.D. (1956). The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park: University of Maryland.

Nazifah. (2015). THE IMPORTANCE OF LEGITIMACY IN THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT. Journal of Contemporary Business, 3.

Padang, M. (2025, februari 2025). Mahasiswa Sumatera Barat Gelar Aksi Kritik 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran di DPRD Sumbar. Diambil kembali dari metropadang.com: https://metropadang.com/2025/02/mahasiswa-sumatera-barat-gelar-aksi-kritik-100-hari-kerja-pemerintahan-prabowo-gibran-di-dprd-sumbar/

Redaksi. (2023, maret 07). Ketua DPRD Sumbar: Guru Harus Melek Teknologi Digital. Diambil kembali dari https://langgam.id/: https://langgam.id/ketua-dprd-sumbar-guru-harus-melek-teknologi-digital/

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Rhodes, R.A.W. (1996). "The New Governance: Governing without Government." Political Studies, 44(4), 652–667.

Sabatier, P. A., & Mazmanian, D. (1980). The Implementation of Public Policy: A Framework of Analysis. Policy Studies Journal, 8(4), 538–560.

Sevima.com. Ketua DPRD Sumatera Barat Luncurkan Beasiswa SEMESTA.

Sumarsyah, Wilda et al. Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi (Studi di Provinsi Sumatera Barat), Jurnal Niara, Vol. 13 No. 2, 2020.

Published

2025-04-17

How to Cite

PENDIDIKAN DI INDONESIA: BAGAIMANA DPRD SUMATERA BARAT BERKONTRIBUSI DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA. (2025). Jurnal Media Akademik (JMA), 3(4). https://doi.org/10.62281/x1w2ck39