EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO

Authors

  • Samsul Sembiring Universitas Sumatera Utara Author
  • Runtung Sitepu Universitas Sumatera Utara Author
  • Rosnidar Sembiring Universitas Sumatera Utara Author
  • Maria Kaban Universitas Sumatera Utara Author

DOI:

https://doi.org/10.62281/v2i3.203

Keywords:

Kalimbubu, Anak Beru, Tanah Adat Masyarakat Suku Karo, Taneh Pemere Kalimbubu

Abstract

Hukum waris adat Karo memiliki prinsip bahwa hanya pihak laki-laki saja yang dijadikan sebagai ahli waris utama, sedangkan pihak perempuan juga dianggap sebagai ahli warisnya didapatkan atas dasar keleng ate, yaitu pemberian dari saudara laki-lakinya atas dasar kasih sayang, namun hal ini tidak wajib dilakukan. Dalam hal pemberian taneh pemere kalimbubu masyarakat adat Karo melakukannya secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian kalimbubu tersebut, dikarenakan masyarakat adat Karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lainnya. Pemberian biasanya dilakukan dengan diketahui oleh rakut sitelu yaitu senina, kalimbubu dan anak beru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tata cara pemberian tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Bagaimana eksistensi tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Bagaimana eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu kepada anak beru pada adat Karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan metode kualitatif kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Bahwa tata cara pemberian tanah pemberian kalimbubu pada masyarakat adat karo di kecamatan dolat rayat kabupaten karo dilakukan dalam runggun yang diketahui dan dihadiri oleh pihak rakut sitelu yaitu senina, kalimbubu, dan anak beru. Pemberian taneh pemere kalimbubu pada masyarakat adat karo dilakukan dengan secara lisan saja, tidak dengan adanya bukti tertulis atau catatan tertulis mengenai tanah pemberian kalimbubu tersebut, dikarenakan masyarakat adat karo berlandaskan kepercayaan antara sesama keluarga, apabila dilakukan dengan secara tertulis maka dianggap bahwa mereka tidak saling percaya satu sama lain. Eksistensi tanah pemberian kalimbubu pada masyarakat adat karo menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang tidak seimbang. Anak laki-laki sebagai pembawa marga mendapatkan kehormatan-kehormatan di dalam berbagai peristiwa adat, termasuk di dalamnya pada proses pembagian harta waris, dikarenakan sifat dasar orang karo yang memegang teguh hukum adat. Masyarakat adat Karo umumnya sangat berpendirian teguh, bahwasanya anak laik-laki yang menjadi ahli waris dan anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki- laki. Anak perempuan mendapatkan bagian waris atau sekedar pemberian dari saudara laki-laki sebagai tanda kasih sayang dan penghargaan, perempuan Karo sudah mendapatkan harta waris kendati dalam jumlah yang sangat kecil yang disebut dengan taneh pemere kalimbubu. Eksistensi status hak atas tanah pemberian kalimbubu pada masyarakat adat karo di Kecamatan Dolat Rayat Kabupaten Karo adalah tanah hak pakai yang dapat dipergunakan anak beru sampai ia meninggal dunia dan berlaku secara turun temurun. Apabila anak beru mau meningkatkan status hak atas tanah atau bahkan menjual tanah tersebut maka pihak anak beru harus meminta ijin kepada pihak kalimbubu sebagai tanda persetujuannya, kalimbubu harus dilibatkan dalam segala hal yang berkaitan dengan taneh pemere kalimbubu tersebut, namun peningkatan status hak atas tanah dari hak pakai menjadi hak milik di Kecamatan Dolat Rayat tersebut masih jarang terjadi bahkan belum pernah dilakukan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Alting, Husen. 2019. Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu, kini dan masa mendatang), LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Ananingsih, Sri Wahyu. 2016. Asas-Asas Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo. 2021. Kabupaten Karo Dalam Angka, CV. E’Karya, Kabanjahe.

Bangun, Roberto. 2020. Mengenal Suku Karo, Cet. Ke III, PT. Kesaint Blanc Indah, Jakarta.

Bambang, Sunggono. 2013. Metode Penelitian Hukum, Harvarindo. Jakarta.

C. Dewi, Wulansari. 2014. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung.

C.T.S. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2017. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Dewi, Sulastri. 2015. Pengantar Hukum Adat, CV.Pustaka Setia, Bandung. Dr.ST.Laksono Utomo. 2016. Hukum Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Depok Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. 2015. Dualisme Penelitian Hukum & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir. 2017. Hukum dan Keadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ginting Suka, Sada Kata. 2014. Ranan Adat: Orat Nggeluh, Rikut Bicara Kalak Karo, Ope Tubuh She Idilo Dibata, Yayasan Merga Silima, Medan.

Ginting, Malem Ukur. 2013. Adat Karo Sirulo: Tuntunan Praktis Adat Istiadat Karo Jilid I, SL, Medan.

. 2014. Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem, Medan : Si BNB Press.

Hadikusuma, Hilman. 2017. Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung.

.2018. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Rafika Aditama, Bandung.

HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kaban, Maria. 2016. Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Lubis, Mukhlis dan Zulkifli, Mahmun. 2014. Ilmu Pembagian Waris, Citapustaka Media, Bandung.

Mariane, Irene. 2014. Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pide, Suriyaman Mustari. 2014. Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia Group, Jakarta.

Poespasari, Ellyne Dwi. 2018. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia, Prenamedia Group, Jakarta.

Prodjodikoro. 2016. Hukum Perkawinan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Putu Dody Satrawan, I. 2018. Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Desa Blancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Skripsi, STPN, Yogyakarta.

R. Abdoel, Jamali. 2016. Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rachamadi, Usman. 2013. Pilihan penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, citra aditya Bakti, Bandung.

Ragawino, Bewa. 2018. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, FISIP Universitas Padjajaran, Bandung.

Rato, Dominikus. 2014. Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar), Laksbang Justitia, Surabaya.

Rey, S.A dan Kurniawan, N.I. 2017. Claiming Indigenous Right Through Participatory Mapping and the Making of Citizenship, Political Geography, Elsevier.

Salim. 2015. Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim Hs. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Rajawali Pers. Jakarta.

Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samosir, Djamanat. 2013. Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, CV. Nuansa Aulia, Bandung.

Santoso, Urip. 2013. Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta. Sebayang

Amir Mirza. 2017, Sebayang Dari Raja Lambing Hingga Kini: Sejarah Perbesi dan Perkembangan Sebayang. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Sembiring, Julius. 2018. Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat, STPN Press, Yogyakarta.

Sembiring, Rosnidar. 2019. Hukum Pertanahan Adat, Edisi 1 Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

Sitepu, Sempa., et.al. Pilar Budaya Karo, Bali Scan dan Percetakan, Medan. Soejono dan Abdurahman. 2017. Metode Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. Sudiatmaka, Ketut. Dkk. 2015. Hukum Waris Masyarakat Indonesia, Undiksha Press, Singaraja.

Sutarno. 2015. Pengkajian Tentang Pelaksanaan Diklat Sertifikasi Hakim Mediasi, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurrohman. 2013. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia “Pro- Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi”, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.

Tarigan, Henry Guntur. 2021. Percikan Budaya Karo, Yayasan Merga Silima, Bandung.

Tarigan, Sarjani. 2014. Sekilas Sejarah Pemerintahan Tanah Karo Simalem. Medan : Si BNB – BABKI.

, Lentera Kehidupan Orang Karo dalam Berbudaya. sa. sl.

,2014. Pengadilan Keradjaan Pemerintahan Tanah Tinggi Karo Doeloe. Medan : Si B N B Press.

Teguh Prasetyo, Arie urnomosidi. 2014. Membagun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung.

Usman, Rachmadi. 2013. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Cet. Ke-2 : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Wignjodipoero, Soerjo. 2017. Pengantar dan Asa-Asas Hukum Adat, Guhung Agung, Jakarta.

Zainuddin Ali, H. 2014. Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179/K/Sip/1961 tentang Persamaan Hak Mewarisi Antara Anak Laki-Laki dan Perempuan pada Suku Karo.

Sumber Jurnal, Skripsi, Tesis, Dan Lainnya

Anonim, Sejarah dan Peninggalan Rumah Adat Karo di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Universitas Negeri Medan, Medan.

Artajaya, I Wayan Eka. 2016. Penguatan Kewenangan Pengadilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Labe Pura): Studi Pada Masyarakat Adat di Kabupaten Gianyar Bali, e-journal UAJY, Bali.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD NRI 1945; Hasil Perubahan, Makalah BPHN, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Bangun, Marco. 2011. Politik dan Sastra: Suatu Studi Hemeneutika Terhadap Karya Sastra Djaga Depari, Skripsi Departemen Ilmu Politik Dakultas Ilmu Sosial dan Politik Univeristas Sumatera Utara, Medan.

Esa Putra, Hendy. Peralihan Kepemilikan Komunal Kepada Pemilikan Perorangan Atas Tanah Di Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Skripsi, STPN, Yogyakarta.

Ginting, Crismori Veronika. 2018. Pupur Sage: Suatu Kajian Teologis Terhadap Rekonsiliasi Kultural Dalam Suku Karo, Tesis Pascasarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta, Yogyakarta.

Guntur, Muhammad. 2001. Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat Menuju Indonesia Baru, Dipresentasikan dalam Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia Ke-2 pada tanggal 18-21 Juli 2001 di Padang.

Husein Alting, Husein. 2011. Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate), Jurnal Dinamika Hukum.

Ismi, H. Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional, Jurnal Ilmu Hukum Riau, Riau University, Pekanbaru.

Ismi, Hayatul. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Volume 3.

Jamil Febriadi, Al. 2018. Peranan Lembaga Adat Suku Melayu Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Antara Masyarakat Adat Suku Melayu Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Ola Kladen, Emil. 2007. ’Evolusi Perjuangan Gagasan “Indegenous People Right” Dalam Ranah Nasional dan Internasional, Makalah dalam Advance Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Indegenous People Right) Bagi Pengajar Dosen HAM di Indonesia, Kerjasama Pusat Studi Hak Asasi Manusia-UII dengan Norsk Senter for Menneskrettigheter, Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta.

Purba, Hasim. 2010. “Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan” Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH.

Putu Dody Satrawan, I. 2018. Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Desa Blancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Skripsi, STPN, Yogyakarta.

Sembiring, Bermita. 2019. Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Yang Diakibatkan Karena Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung Di Tanah Karo (Studi Kasus Bank Sumut Cabang Berastagi), Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Sembiring, Sri Alem. 2005. “Guru Si Baso Dalam Ritual Orang Karo: Bertahannya Sisi Tradisonal dari Arus Modernisasi”, Jurnal Etnovisi, Vol. 1, No. 3.

Sinuhaji, Wara. 2017. Pemerintahan Karo dari Masa ke Masa, Sebuah Perspektif Historis, Makalah pada Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo, Berastagi.

Tarigan, Ika Yohana. 2019. Perjanjian Peralihan Hak Milik Atas Rumah Hunian Masyarakat Korban Erupsi Gunung Sinabung, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Warman, Kurnia. 2008. Pengaturan Sumber Agraria di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara Dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum), Disertasi, FH UGM, Yogyakarta.

Widiyanto. 2013. “Potret Konflik Agraria di Indonesia” Bhumi, Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN, Nomor 37, Yogyakarta.

Sumber Internet

Bangun, Joey. Bagian-Bagian Dari Suatu Kuta, https://mejuahjuah.id/bagian-bagian-dari-suatu-kuta/.

Bangun, Joey. Proses Berdrinya Kuta, https://mejuahjuah.id/proses-berdirinya-kuta/.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo, Sistem Pemerintahan, https://karokab.go.id/id/profil/sistempemerintahan/4649sistempemerintahan2016#:~:text=1.,Kampung%20(Kuta%20menurut%20adat.

Putriartha, Mutiara. 2010. Tanah Ulayat, https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl65 22/tanah-ulayat/

Wawancara

Budiman Ginting, Kepala Desa Kubucolia. Gunung Mas Bukit, Kepala Desa Sampun.

Published

2024-03-08

How to Cite

EKSISTENSI STATUS HAK ATAS TANAH PEMBERIAN KALIMBUBU KEPADA ANAK BERU PADA ADAT KARO DI KECAMATAN DOLAT RAYAT KABUPATEN KARO. (2024). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(3). https://doi.org/10.62281/v2i3.203

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 101

You may also start an advanced similarity search for this article.