PERAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ADANYA JURU PARKIR LIAR DI KOTA SURABAYA

Abstract

Kota Surabaya mengalami problem terkait parkir liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga kas dari pajak khususnya pajak parkir yang seharusnya sebagai sumber pendapatan daerah jatuh kepada oknum yang tidak bertanggungjawab. dalam suatu daerah ada penghasilan suatu daerah yang diperoleh atau didapati dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang kerap dilakukan adalah melalui pajak, dalam hal ini adalah pajak parkir. Pajak ini digunakan untuk kelangsungan ekonomi khususnya di Kota Surabaya. Permasalahan di Kota Surabaya tidak bisa lepas dari juru parkir liar yang melakukan pungutan liar yang sampai sekarang masih terjadi di Kota Sarabaya tahun 2025. Dalam hal ini kurangnya penindakan dari aparat penegak hukum untuk menindak juru parkir liar dengan melakukan suatu penertiban di jalan-jalan yang rawan akan tempat terjadinya parkir liar. Pemerintah Kota yang juga memiliki kewenangan dalam hal ini harus memungkinkan suatu regulasi yang tegas dan tepat dalam menangani parkir liar yang mana suatu tindakan tersebut merupakan tindakan pidana serta meresahkan masyarakat khususnya masyarakat kota Surabaya.