KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL PADA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT DI DUSUN 1 (HUTA PAMATANG) NAGORI TANJUNG SARIBU KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN

Authors

  • Wury Yanti Sinaga Universitas Sumatera Utara Author
  • Rosnidar Sembiring Universitas Sumatera Utara Author
  • Zaidar Universitas Sumatera Utara Author
  • Maria Universitas Sumatera Utara Author

DOI:

https://doi.org/10.62281/v7hw2883

Keywords:

Kepastian Hukum, Asas Pemisahan Horizontal, Tanah Adat

Abstract

Asas pemisahan horizontal bukan hanya dalam konteks terpisahnya pemegang hak milik atas benda bukan tanah di atas tanah hak milik orang lain, tetapi pemahaman tersebut perlu diperluas atau ditambah bahwa asas pemisahan horizontal adalah asas yang menjelaskan bahwa subjek hukum pemegang hak milik atas benda di atas tanah, berbeda dengan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah tersebut, di mana keberadaan benda di atas tanah hak milik orang lain memiliki jangka waktu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kesepakatan. Penelitian ini memiliki permasalahan yang dikaji, yakni yang pertama Bagaimana penerapan asas pemisahan horizontal terhadap kepemilikan atas tanah adat? Kedua, Bagaimana penerapan asas pemisahan horizontal pada kepemilikan atas tanah adat di dusun 1 (Huta Pamatang) Nagori Tanjung Saribu? Ketiga, Bagaimana kepastian hukum bagi masyarakat adat terhadap penerapan asas pemisahan horizontal pada kepemilikan atas tanah adat di dusun 1 (Huta Pamatang) Nagori Tanjung Saribu? Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data menggunakan sumber data data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan sedangkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penggunaan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan atau (Field Research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum bagi masyarakat adat terhadap penerapan asas pemisahan horizontal pada kepemilikan atas tanah adat di dusun 1 (satu) Huta Pamatang Nagori Tanjung Saribu diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi keturunan asli penduduk Nagori Tanjung Saribu yang tinggal di Nagori ataupun yang akan datang untuk tinggal dan menetap di desa wilayah masyarakat adat tersebut. Kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah ulayat telah ada baik di Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Penguasaan kepemilikan atas tanah adat merupakan peraturan tidak tertulis yang sudah lama diyakini, di hidupkan serta dilakukan oleh masyarakat adat. Penguasaan kepemilikan tanah adat yang berlandaskan norma kepatutan dan keadilan bersama, tidak menyerobot hak orang lain, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Ali, H. Zainuddin, 2019, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Alting, Husen, 2013, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Masa lalu,kini dan Masa Mendatang), Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Arba, H.M, 2016, Hukum Agraria Indonesia. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto, Suharismi, 1995, Dasar-Data Research, Bandung : Tarsoto.

Arisaputra, Muhammad Ilham, 2015, Reforma Agraria Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Bungin, Burhan. 2019. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta: Kencana.

Efendi, Junaedi, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Kencana.

Haar, Teer, 2013, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hadikusuma, Hilman, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi, Cetakan III, Mandar Maju, Bandung.

Harsono, Boedi, 2014, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid 3, Jakarta: Djambatan.

Hartono, Sunaryati, 2014, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Edisi Kedua, Bandung: Alumni.

Hasni, 2013, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Cetakan Ke-3, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

_____, 2016, Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Cetakan Ke-4, Jakarta: Rajawali Pers.

Ikhsan, Edy, 2015, Konflik Tanah Ulayat Dan Pluralism Hukum: Hilangnya Ruang Hidup Orang Melayu Deli, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Imaniyati, Neni Sri Dan Panji Adam, 2019, Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

Ismaya, Samun, 2018, Hukum Administrasi Pertanahan Edisi 2, Yogyakarta: Suluh Media.

Kansil dan Christine, 2007, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM AGRARIA Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Dan Peraturan Pelaksanaan, Cetakan Kedua Jakarta: Sinar Grafika.

Lubis, M. Solly, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Edisi Kedua, Bandung: CV. Mandar Maja.

Marzuki, Peter Mahmud, 2016, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Grup.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press

Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ngani, Nico, 2012, Perkembangan Hukum Adat Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.

Pide, Suriyaman Masturi, 2017, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Jakarta: Kencana.

Rachman, Noer Fauzi, 2016, Bersaksi Untuk Pembaharuan Agrarian: Dari Tuntutan Lokal Hingga Cenderung Global, Yogyakarta: INSISTPress.

Rato, Dominikus, 2014, Hukum Adat Di Indonesia (Suatu Pengantar), Cetakan atau Edisi Mei, Surabaya: Laksbang Justitis.

Saebani, Beni Ahmad, 2008, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia.

Sahnan, 2016, Hukum Agraria Indonesia, Malang: Setara Press.

Samosir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia), Bandung: Nuansa Aulia.

Santoso, Urip, 2013, Hukum Agrarian Kajian Komprehensif, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Sembiring, Rosnidar, 2017, Hukum Pertanahan Adat, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Siregar, Tampil Anshari, 2006, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat.

Soekanto, Soerjono, 2016, Hukum Adat Indonesia, Cetakan Ke-15, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sugiarto, Umar Said, 2018, Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.

Sumardjono, Maria S.W, 1987, Puspita Serangkaian Masalah Hukum Agraria, Yogyakarta: Liberty.

____________________2001, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta: Kompas.

____________________2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

____________________2015, Dinamika Pengaturan Pengadaan Tanah Di Indonesia: Dari Keputusan Presiden Sampai Undang-Undang, Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriyadi, Bambang Eko, 2013, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Syamsuddin, Rahman, 2019, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana.

Vollenhoven, Cornelius Van, 2019, Orang Indonesia dan Tanahnya. Yogyakarta: Amongkarta.

Wignjodipoero, Soerojo, 2014, Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat, Edisi Kedua, Jakarta: gunung agung.

Zainal, Asikin, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.

Zainuddin, Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah .

Surat Edaran Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 400 - 2626 Tahun 1999 Penyampaian dan Penjelasan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagori.

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Nagori.

Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Nagori Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagori Di Kabupaten Simalungun.

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan nomor 3 tahun 2004 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Nunukan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Adat dan Hak-Hak Adat di Atas Tanah Di Provinsi Kalimantan Tengah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Jurnal dan Thesis

Adwin Tista, 2022, Hakikat Asas Pemisahan Horizontal Dalam Hukum Adat, Jurnal Hukum, Volume 14 Nomor 2.

Cicilia Putri Andari, Djumadi Purwoatmodjo, 2019, Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, September, NOTARIUS, Volume 12 Nomor 2.

Dyah Devina Maya Ganindra dan Faizal Kurniawan, 2017, Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan, Yuridika: Volume 32 No. 2.

Hermayulis, 2002, Eksistensi Hak Ulayat Dalam Hukum Nasional Dan Pokok-Pokok Pikiran Penyelesaian Tuntutan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Makalah Disampaikan Dalam Rangka Seminar Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Melayu Di Sumatera Utara, (Medan : bina graha sumatera utara, medan,

Hermaliyus, Penerapan Hukum Pertanahan dan Dampaknya Terhadap Penguasaan Tanah Dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat, (Jakarta: Disertasi SO 3, PPS UI)

I Made Suwitra, 2014, Penguasaan Hak Atas Tanah Dan Masalahnya Land Possession Rights And Its Affair, Jurnal Ius, Vol II, Nomor 6.

Muhammad Fathony, 2019, .Implikasi Hukum Pembuatan Akta Pemindahan Hak Atas Hak Milik Atau Hak Guna Bangunan Untuk Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing, Vol 6, No 1.

Sri Harini Dwiyatmi, 2020, Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) Dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1.

Suwito, S. Bambang, 2014, Pendaftaran Tanah Adat Menjadi Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Wayan Resmini, 2019, Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya, Journal, Vol. 13, No. 1, Universitas Muhammadiyah Mataram, Denpasar.

Website

https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-konsepsi-hukum-agraria-nasional-uupa-sifat-komunalistik-religius. diakses pada tanggal 27 Januari 2023 pukul 22:32 WIB.

https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-asas-asas-hukum-agraria-nasional. diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 10:02 WIB.

https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/96334/mod_resource/content/1/MODUL+11+TANAH+ADAT.pdf diakses pada tanggal 22 Mei 2023 pukul 13:40 WIB.

https://e-journal.uajy.ac.id/8875/3/2MIH02207.pdf. diakses pada tanggal 27 Juni 2023 pukul 12:30 WIB.

http://eprints.uniska-bjm.ac.id/6036/1/Artikel_IrhashMaulana.pdf diakses pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 17:43 WIB.

Published

2024-03-23

How to Cite

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ASAS PEMISAHAN HORIZONTAL PADA KEPEMILIKAN ATAS TANAH ADAT DI DUSUN 1 (HUTA PAMATANG) NAGORI TANJUNG SARIBU KECAMATAN DOLOK PARDAMEAN KABUPATEN SIMALUNGUN. (2024). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(3). https://doi.org/10.62281/v7hw2883

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

1-10 of 59

You may also start an advanced similarity search for this article.