TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN

Authors

  • Lili Wulandari Universitas Sumatera Utara Author
  • Runtung Universitas Sumatera Utara Author
  • Utary Maharany Barus Universitas Sumatera Utara Author
  • Mahmul Siregar Universitas Sumatera Utara Author

DOI:

https://doi.org/10.62281/fp7nkv04

Keywords:

RUPS Tahunan, Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Ali, Chaidir, Badan Hukum, Bandung:Alumni, 2005

, Badan Hukum, Bandung:Alumni, 1999

Amiruddin dan Zainal Asikin, Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Anggusti, Martono, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Bandung:Book Terrace & Library, 2010

AZ, Santoso, Lukman, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Jakarta:Pustaka Yustisia, 2011

Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002.

Budiono, Herlien, Kompilasi Hukum Kenotariatan, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2007.

Budiardjo, Miriam, Dasar Dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1998

Charlesworth and Morse, Company Law, ELBS, Fourteenth Edition, 1991.

Efendi, Masyur., Dimensi/ Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1994.

Effend, Uchjana, Onong, Komunikasi Massa, Bandung:Remaja Rosda Karya, 2003

Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung:Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Harahap, M. Yahya, Hukum perseroan terbatas, Jakarta:Sinar Grafika, 2009

H.Salim, HS, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Jakarta:Rajawali Pers, 2010

H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk Perusahaan, Jakarta:Djambatan, 1991

I.G Rai Widjaja, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), Jakarta:Penerbit PT. Pradnya Paramita, 1994

James D. Cox, Thomas Lee Hazen, Hedge O’Neal, Corporations, Alpen Law & Business, 1977.

Kansil, C.S.T., dan Cristine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia : Aspek Hukum Dalam Ekonomi. Jakarta: Pradnya Paramita. 2005

Kasiram, Moh., Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian, Malang: UIN-Malang Press, 2008

Lipton Philip, Understanding Company Law, Sydney:The Law Book Company Limited, 1993.

Lubis, M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

, Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001

Marzuki, Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mulhadi, Hukum Perusahaan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Murjiyanto, R., Pengantar Hukum Dagang: Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Pramono, Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Prasetya, Rudhi, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 1995

, Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta:Sinar Grafika, 2011 Raharjo, Agus, Ilmu Komunikasi, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Rido, Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, yayasan Wakaf, Bandung : PT. Alumni, 2004.

Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar, Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Indonesia, 1995.

Supramono, Gatot, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2000.

, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Jakarta: Djambatan, 1996 .

Sutedi, Adrian, Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta:Raih Asa Sukses, 2015.

Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Jakarta:Prestasi Pustaka, 2010.

Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung:PT. Alumni, 2004.

Widjaja, Gunawan, Hak Individu dan Kolektif Para Pemgang Saham, Jakarta:Forum Sahabat, 2008.

, Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Jakarta: Penerbit Forum Sahabat, 2008.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Karya Ilmiah, Jurnal, dan lain-lain

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.

MC Oliver and EA Marshal. 1991. Company Law. Eleventh Edition, The M & E Handbook Series.

Eko Rial Nugroho, Perbuatan Melawan Hukum Komisaris terhadap Pemberhentian Sementara Direksi Perseroan Terbatas, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 VOL. 20 JULI 2013: 482 - 498.

Sartika Nanda Lestari, Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia, NOTARI▪UESdisi 08 Nomor 2 September (2015).

Internet

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika-rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan. (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

https://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls pemahaman sederhana-buku-a-theory-of-justice// (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

http://www.totalbp.com/information/106/fungsi-dan-tugas-dewan-komisaris //id, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

http://www.uic.co.id/?scr=02.14&selectLanguage=1, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

http://www.firstmedia.co.id/corporate-governance/board-of-commisioner-copy, (Diakses Pada Tanggal 23 Mei 2023).

http://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_video, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.legalakses.com/rapat-umum-pemegang-saham-rups/, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab direksi-dan-dewan-komisaris-dalam-perseroan-terbatas/, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1017/perlindungan-terhadap-pemegang- saham, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023) .

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21393/tanggung-jawab-direksi-untuk- memanggil-dan-menyelenggarakan-rups, (Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e48c7e35b0fe/bagaimanakah- keputusan-sirkuler-para-pemegang-saham-circulair-resolution-dibuat-(Diakses Pada Tanggal 24 Mei 2023).

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4dec839ed3911/apa-sanksinya-jika- rups-tahunan-terlambat-dilaksanakan-diakses pada tanggal 24 Mei 2023).

Makalah

Lilia Jauhara, Tinjauan Yuridis Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2008,Peraturan Perundang-Undangan

Bahan Perkuliahan

Bismar Nasution, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dalam Perspektif Hukum Bisnis Pembelian Direksi Melalui Prinsip Business Judgmen Rule, disampaikan pada seminar bisnis 46 tahun.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No. 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas.

Published

2024-03-31

How to Cite

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN. (2024). Jurnal Media Akademik (JMA), 2(3). https://doi.org/10.62281/fp7nkv04

Similar Articles

1-10 of 227

You may also start an advanced similarity search for this article.