KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW

Authors

  • Ayunda Mariska Astari Universitas Udayana Author
  • I Dewa Gede Dana Sugama Universitas Udayana Author

DOI:

https://doi.org/10.62281/v3i7.2650

Keywords:

Penyidikan, Asas Sama Di Depan Hukum, Hak Asasi Manusia

Abstract

Pada umumnya penyidikan dapat dikatakan sebagai suatu tahapan penyelesaian suatu perkara pidana yang dimana hal ini dilakukan setelah proses atau tahap penyelidikan. Dalam hal diketahuinya suatu peristiwa terdapat tindak pidana (dalam penyelidikan), maka pada saat itulah proses penyidikan dilanjutkan. Penghormatan terhadap hak asasi manusia tersangka harus menjadi prioritas utama dalam proses penyidikan. Sebagai bagian dari proses ini, penting untuk memastikan bahwa tersangka mengetahui hak-hak dan kewenangannya, mampu mendapatkan bantuan hukum, dan aman dari penyiksaan. Khususnya dalam konteks investigasi, prinsip ini membuat sangat jelas bahwa perlakuan istimewa tidak diakui oleh hukum pidana. Perlindungan yang sama di bawah hukum adalah konsep yang fundamental, dan sangat penting untuk memahami bagaimana hal ini diterapkan di Indonesia. Karena adanya potensi pengaruh terhadap komitmen negara terhadap prinsip ini dalam konteks penegakan hukum pidana dan hak asasi manusia, kita perlu memikirkan berbagai hal yang mempengaruhi hasil investigasi dan kualitas investigasi kriminal yang dilakukan oleh penegak hukum. Menggunakan strategi penelitian yang tepat sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan di atas. Metode penelitian hukum normatif dan empiris dipilih oleh penulis dalam kasus ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan di Indonesia belum sesuai dengan prinsip Equality Before the Law.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Buku

Adnan, Indra Muchlis. 2019. Negara Hukum dan Demokrasi Edisi Revisi. Trussmedia Grafika: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Eleanora, Fransiska Novita. 2021. Buku Ajar Hukum Acara Pidana. Mazda Media: Malang.

Jurnal

Agam Sakti Hidayat, Nina Aprianingsih, dan Saifun Nufus. 2022. Implementasi [Equality Before of The Law Pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Ruang Hukum, no. 1.

Alvionita Damayanti. 2023. Implementasi Sinergitas Aparat Penegak Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Konseling, no 1.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung,

Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh. 2022. Tinjauan Asas Equality Before The Law Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara. No 2

Komang Dara Trimarlina., I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati. 2019. “Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.” Jurnal Analogi Hukum, no 3.

Masrizal Afrialdo. 2016. . Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Lapooran Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum. No 2.

Novita, R., & Lubis, D., 2023. FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB PENYIDIK MENGHEENTIKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Jurnal Meta Hukum. Vol 2 No 1.

Rafi Samsulhadi. dan Heru Suyanto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Kekerasan Dalam Penyidikan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Kertha Semaya, no 2

Rokilah. 2020. Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law.” Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, no 1.

Trimarlina. K, D., Sujana, I, N., & Widiati, I, A, P., 2019. Implementasi Perlindungan Analogi Hukum. Vol 1 No 3.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Published

2025-07-30

How to Cite

KUALITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PADA PENERAPAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW. (2025). Jurnal Media Akademik (JMA), 3(7). https://doi.org/10.62281/v3i7.2650

Most read articles by the same author(s)

Similar Articles

1-10 of 1751

You may also start an advanced similarity search for this article.