PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH: PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN

Abstract

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum dan konsekuensi perjanjian hak tanggungan tanah dalam hukum perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Pokok Agraria, yang masing-masing menjadi landasan penting dalam mengatur keberadaan serta pelaksanaan hak tanggungan tanah sebagai jaminan dalam kegiatan perkreditan. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis dan perundang-undangan untuk menelaah keabsahan, kedudukan, dan akibat hukum dari perjanjian kredit yang melibatkan tanah sebagai objek jaminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan diakui secara sah dalam sistem hukum Indonesia. Namun, permasalahan yang sering timbul adalah kegagalan debitur dalam melunasi kredit, yang pada akhirnya mengakibatkan kredit bermasalah. Dalam kondisi demikian, bank memiliki hak menuntut pemilik tanah untuk memenuhi kewajibannya, meskipun sebelum menempuh jalur litigasi dianjurkan terlebih dahulu melakukan upaya mediasi guna mencapai penyelesaian yang lebih adil, cepat, dan efisien.