PRAKTEK LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEGUNDI SURABAYA DALAM PEMENUHAN AKSES KEADILAN BERDASARKAN SILA KELIMA PANCASILA

Abstract

Akses terhadap keadilan merupakan hak konstitusi yang dijamin oleh UUD 1945, namun realitas menunjukkan adanya kesenjangan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya berperan krusial dalam menjembatani kesenjangan tersebut dengan memberikan bantuan hukum gratis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. LBH Legundi tidak hanya menyediakan pendampingan hukum di pengadilan (litigasi) tetapi juga melaksanakan upaya preventif dan edukatif melalui mediasi dan penyuluhan hukum. Meski LBH Legundi telah memenuhi syarat akreditasi, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi hukum di masyarakat. Lembaga ini berkomitmen untuk memenuhi hak asasi manusia dengan mendorong keadilan sosial sesuai sila kelima Pancasila. Penelitian ini menunjukkan keberadaan LBH Legundi sangat relevan untuk memperkuat keadilan yang inklusif, namun juga menyoroti perlunya perbaikan dalam strategi sosialisasi dan penguatan kemitraan dengan pihak berwenang. Oleh karena itu, LBH Legundi diharapkan terus mengintensifkan kegiatan penyuluhan dan membangun kepercayaan klien, sambil meminta dukungan lebih dari pemerintah untuk keberlanjutan layanan bantuannya. Penelitian ini juga disarankan untuk mengukur dampak program non-litigasi dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.