PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PEMBUNUHAN ANTARA KUHP INDONESIA DAN KUHP ITALIA: UNSUR, SANKSI, DAN ASAS PERTANGGUNGJAWABAN
DOI:
https://doi.org/10.62281/skpa1c21Keywords:
Pembunuhan, KUHP, Sanksi Pidana, Pertanggungjawaban PidanaAbstract
Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan delik pembunuhan antara KUHP Indonesia dan Codice Penale Italia dengan fokus pada unsur tindak pidana, sanksi, serta asas pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif komparatif dengan analisis dokumen perundang-undangan dan literatur akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan struktur delik pembunuhan berbasis kodifikasi formal, yang memisahkan secara tegas unsur objektif (perbuatan, akibat kematian, kausalitas) dan unsur subjektif (sengaja, niat), serta membedakan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Di Italia, delik omicidio volontario dalam Pasal 575 Codice Penale menitikberatkan pada elemennya, yakni kesengajaan menghentikan nyawa, karakter pelaku, dan tindakan yang menjadi penyebab kematian, disertai keterbukaan terhadap faktor pemberat (aggravanti) dan peringan (attenuanti). Dalam hal sanksi, KUHP Indonesia cenderung menetapkan rentang hukuman yang rigid berbasis kategori pembunuhan, sedangkan sistem Italia memberi fleksibilitas melalui penyesuaian sanksi berdasarkan motif, intensitas kekerasan, korban khusus, atau kondisi psikis pelaku. Pada tataran pertanggungjawaban, Indonesia mengutamakan asas kesalahan secara positivistik, sedangkan Italia menekankan teori culpabilità dengan pemisahan dolo–colpa serta ruang individualisasi pemidanaan. Studi ini menyimpulkan bahwa karakter hukum Indonesia berorientasi pada kepastian normatif, sedangkan Italia mengedepankan keadilan substantif berbasis konteks sosial dan perilaku pelaku. Hasil perbandingan ini dapat memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk meninjau reformasi pemidanaan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan faktual.
Downloads
References
Afifah, Nur, and Ahmad Zaki. ‘Sanksi Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Hukum Islam Berdasarkan Perbandingan Mazhab Dan KUHP’. Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum 3, no. 1 (2025): 21–29. https://doi.org/10.55210/jpmh.v3i1.528.
Ahmad, Bahiej. ‘Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia’. Sosio-Religia : Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial 10, no. 2 (2012): 73–100. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/35594/.
Alimena, Bernardino. La premeditazione in rapporto alla psicologia, al diritto, alla legislazione comparata. Bocca, 1887.
Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. ‘Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP’. Jurnal Fundamental Justice 6, no. 2 (2025): 209–26. https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i2.5268.
Ariyanti, Vivi. ‘KEBEBASAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA PIDANA DI INDONESIA’. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam 4, no. 2 (2019): 162–74. https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.5374.
Arum, Siti Khumairoh Kusuma, and Khilmatin Maulidah. ‘Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia’. Jurnal Hukum Ekualitas 1, no. 1 (2025): 57–69. https://doi.org/10.56607/73krj443.
Asmarawati, Tina. Pidana dan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia: hukum penitensier. Deepublish, 2015.
Aswari, Aan, Andika Prawira Buana, and Andi Suherman. SIGn Jurnal Hukum: Volume 1 Nomor 1, September 2019. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
Aulia, Farihan, and Sholahuddin Al-Fatih. ‘PERBANDINGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW, CIVIL LAW DAN ISLAMIC LAW DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KARAKTERISTIK BERPIKIR’. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum 25, no. 1 (2017): 98–113. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/5993.
Batas, Ewis Meywan. ‘TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA’. LEX CRIMEN 5, no. 2 (2016). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/11124.
Brocardi.it. ‘Codice Penale 2024’. Accessed 11 December 2025. https://www.brocardi.it/codice-penale/.
Candra, Septa. ‘Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang’. Jurnal Cita Hukum 1, no. 1 (2013): 95895. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979.
DPR RI. ‘UU No. 1 Tahun 2023’. Database Peraturan | JDIH BPK. Accessed 11 December 2025. http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023.
Dwita, Wulan, and Hudi Yusuf. ‘ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MOTIF DAN PERILAKU PELAKU DALAM KASUS PEMBUNUHAN ENO FARIHAH’. Jurnal Intelek Insan Cendikia 2, no. 5 (2025): 9062–69. https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3404.
Fani, Ryan, Ari Wibowo, Ferdian Rinaldi, and Acep Muhammad Rizki. ‘Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana Di Negara Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Binding Force Of Precedent Dalam Sistem Common Law’. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora 3, no. 1 (2025): 996–1007. https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.211.
Giambrone Law. ‘Criminal Negligence Laws in Italy: Everything You Need to Know’. Accessed 13 December 2025. https://www.giambronelaw.com/site/advice/criminal-law/italian-criminal-law/italian-crimes/criminal-negligence-laws-in-italy/.
Giawa, Pius Rius, Derma Jenius Lafau, Novi Zulkarnain, and Rudolf Silaban. ‘TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor : 1250/Pid/2020/PT MDN)’. DIKTUM 3, no. 3 (2024): 88–97. https://doi.org/10.46930/diktum.v3i3.5135.
Gultom, Meli Hertati. ‘Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP’. Visi Sosial Humaniora 3, no. 2 (2022): 198–214. https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1118.
Hamzah, Prof Dr Jur Andi. Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara (Edisi Ketiga). Sinar Grafika, 2024.
Isjayanto, Farid Nur, and Nurimansyah Setivia Bakti. ‘Kewenangan Komisi Yudisial (Studi Perbandingan Komisi Yudisial Republik Indonesia Dan Consiglio Superiore Della Magistratura, Italia)’. Islamic Law: Jurnal Siyasah 10, no. 1 (2025): 48–65. https://doi.org/10.53429/iljs.v10i1.1450.
Kabir, Syahrul Fauzul. ‘KEJAHATAN DAN HUKUMAN: TANTANGAN FILOSOFIS DETERMINISME-KAUSAL TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA’. Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 2 (2019): 279. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2003.
Kasim, Warsito. ‘Policy For Formulation Of Criminal Sanctions Against Narcotics Criminal Offenders’. JURNAL RUANG HUKUM 1, no. 2 (2022): 63–76. https://doi.org/10.58222/juruh.v1i2.87.
Kholik, Muhamad Abdul, Muhammad Hishnul Islam, Usep Saepullah, and Ahmad Hasan Ridwan. ‘POSITIVISME HUKUM SEBAGAI DASAR PENJATUHAN PIDANA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 11/PID.B/2025/PN CKR TENTANG TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA’. Jurnal Media Akademik (JMA) 3, no. 12 (2025): 1–20. https://doi.org/10.62281/fh4ch693.
Kholik, Muhamad Abdul, Yusup Azazy, and Deden Najmudin. ‘Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam’. Kartika: Jurnal Studi Keislaman 5, no. 1 (2025): 66–79. https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142.
M.H, Prof Dr Hj Rodliyah, S. H., and Prof Dr H. Salim H. S. M.S S. H. Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO.1 Tahun 2023). Sinar Grafika, 2024.
M.H, T. J. Gunawan, S. T. , MIMS. Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi. Prenada Media, 2025.
MariNews. ‘Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia’. Keadilan Negosiasi: Perspektif Peradilan Di Italia. Accessed 13 December 2025. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/keadilan-negosiasi-perspektif-peradilan-di-italia-0kJ.
Marlina, Siti, Pauziah, Tessya Yunita Siregar, et al. ‘PENGEMBANGAN SISTEMATIKA HUKUM PIDANA DALAM KUHP BARU:DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM’. Jurnal Inovasi Hukum 6, no. 1 (2025): 30–48. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jih/article/view/902.
Nelson, Febby Mutiara. Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement Dalam Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika, 2019.
Panjaitan, Oscar Willyam. ANALISIS HUKUM PIDANA DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES KOMPUTER ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN. 11 December 2023. https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9737.
Perdana, Cipi. ‘Rekonstruksi Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia’. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 4 (2016): 672–700. https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art8.
Pratama, WIdhy Andrian, Adis Nevi Yuliani, and Murdiono. ‘PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM: PENEGAKAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI DALAM PERSFEKTIF HAM’. Jurnal Bela Negara 2, no. 1 (2024): 14–34. https://doi.org/10.70377/jbn.v2i1.7551.
Pratiwi, Siswantari. ‘Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’. Binamulia Hukum 11, no. 1 (2022): 69–80. https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.307.
Putra, Eduardus Raditya Kusuma. ‘ABORSI TANPA INDIKASI MEDIS DALAM SUDUT PANDANG UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UU NO 1 TAHUN 2023’. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online) 3, no. 3 (2022): 1129–43. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/view/2640.
Putranto, Afandono Cahyo, and Irwan Triadi. ‘Konsep Hukum Pidana Adat Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Living Law’. Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, no. 5 (2025): 7317–38. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2372.
Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, et al. ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia’. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 266–78. https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144.
Simbolon, Vera Eva Bonita, Meri Simarmata, and Rahmayanti Rahmayanti. ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Besi Padat Di Medan Tinjauan Kasus Nomor 2305/Pid.B/2017/Pn.Mdn’. JURNAL MERCATORIA 12, no. 1 (2019): 54–67. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2352.
Soeherman, Soeherman, Tuti Widyaningrum, and Cecep Suhardiman. ‘Penguatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) : Langkah Strategis Percepatan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi: Ditinjau Dari Perbandingan Sistem Hukum’. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah 3, no. 6 (2024): 6583–600. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5534.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, 2001.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA | Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)’. Accessed 13 December 2025. https://e-jurnal.jurnalcenter.com/index.php/micjo/article/view/98.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Subqi Muhammad Fadhilah Hakim, Opik Rozikin (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
