IMPLEMENTASI SISTEM PENGGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (SIPEKAT) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
DOI:
https://doi.org/10.62281/36katd80Keywords:
Implementasi Kebijakan, SIPEKAT, Pelayanan Kepegawaian, Kenaikan PangkatAbstract
Penerapan sistem pelayanan kepegawaian berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas administrasi kepegawaian. Salah satu inovasi tersebut adalah Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Namun implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti, Informasi yang belum merata, masih adanya admin yang kurang responsif dan paham akan teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana,serta keterbatasan jumlah pegawai yang membidangi operasional SIPEKAT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Penggelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisi dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek komunikasi, informasi kebijakan kenaikan pangkat telah disampaikan secara konsisten, meskipun masih terkendala pada beberapa OPD akibat pergantian admin. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana menjadi hambatan utama, sementara dari aspek disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan responsivitas yang baik. Pada struktur birokrasi, prosedur kerja telah jelas namun masih memerlukan penguatan koordinasi dan sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan sosialisasi secara berkala dan terstruktur kepada seluruh OPD, Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Berkala, Meningkatkan Infrastruktur Teknologi, serta Perekrutan atau Pengalokasian Pegawai Tambahan.
Downloads
References
Agustino, L. (2022). Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi revisi Ke-2). Bandung:Alfabeta.
Akhmad, Z., dan Rahman. (2022). Implementasi elektronik government dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmiah Administrasita.
Astrialita, P., Sandrin, K. F., Riska, L., dan Arif, L. (2025). Implementation of the Six- Period Promotion Policy in Sidoarjo Regency. Journal Civic and Social Study.
Badan Kepegawaian Negara. (2023). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023. Jakarta: BKN.
Badan Kepegawaian Negara. (2023). Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
Dhari, A., dan Veri, M. (2025). Pentingnya penerapan strategi inovatif berbasis teknologi dalam manajemen SDM untuk meningkatkan efisiensi dan kompetensi tenaga kerja. Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia.
Hartanto, R., dan Fauziati, S. (2022). Hambatan-hambatan dalam implementasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada pemerintah daerah. JIKO: Jurnal Informatika dan Komputer.
Igirisa, I. (2022). Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas. Gorontalo: UNG Press.
Maharani, F., Siahaan, M., Prayogo, Q., dan Prana, Y. (2025). Kepastian hukum dalam pemungutan pajak: Teori dan implikasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
Manshuri, S dan Rahaju, T.,. (2023). Implementasi program inovasi aplikasi Klampid New Generation (KNG) di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. Publika (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 11(4), 2491–2504.
Mariesta, A., Astuti, E. Y., dan Handayani, N. (2024). Strategi blended learning dalam pengembangan kompetensi ASN: Redefinisi dan implementasi di Lembaga Administrasi Negara. Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi, 27(2).
Marwiyah, S. (2022). Buku ajar kebijakan publik. Palembang: Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. (2018). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
Muharsono, Pramono, dan Nurhalimah. (2023). Coordination of effectiveness in implementing public services: A study in Sumbergempol District, Tulungagung. Jurnal Manajemen Pelayanan Publik.
Nazir, M. (2017). Metode Penelitian (Cet. 11). Bogor: Ghalia Indonesia.
Nugroho, R. (2017). Public Policy. Jakarta:Elex Media Komputindo.
Pangerapan, T. M., Kaawoan, J. E., dan Pangemanan, F. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Governance, 2(2).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Surabaya.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Rachmatullah, A., & Purwani, D. (2022). Pemanfaatan teknologi informasi dan infrastruktur digital dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 145–156.
Sari, M. K. (2025). Implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) terpusat dalam pelayanan di Kantor Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Skripsi). Universitas Negeri Surabaya.
Sentono, A. F. D. (2025). Efektivitas layanan sistem pengelolaan kenaikan pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur (Skripsi, Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik). Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Setyawan, Z. D., dan Prabawati, I. (2021). Implementasi program berbasis inovasi pelayanan kepegawaian Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (studi pada aplikasi layanan pensiun pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur). Publika, 9(2).
SK Bupati Nomor: 800/307/404.6.1/2015 tentang Sistem Penggelolaan Kenaikan Pangkat Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Sugiyono. (2023). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-5). Bandung:Alfabeta.
Syarifatul, M., dan Rosyidatuzzahro, A. (2022). Implementasi kebijakan layanan kenaikan pangkat berbasis SIASN di Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo. Journal Publicuho.
Website https://kp.sidoarjokab.go.id/
Wicaksono, A., dan Nuraini, S. (2023). Manajemen sumber daya manusia aparatur dalam konteks transformasi birokrasi digital. Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Negara.
Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nindia Ananta Zalfa Wijaya, Indah Prabawati, Tjitjik Rahaju, M.Noer Falaq Al Amin (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
