PENGISIAN JABATAN SIPIL OLEH ANGGOTA POLRI AKTIF PASCA PUTUSAN MK NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 DITINJAU DARI PRINSIP MERITOKRASI
DOI:
https://doi.org/10.62281/gsxjdc20Keywords:
Aparatur Sipil Negara, Jabatan Sipil, Meritokrasi, Polri, Putusan Mahkamah KonstitusiAbstract
Pengisian jabatan sipil oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) aktif telah menjadi isu krusial dalam tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di Indonesia, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang membatalkan frasa penugasan Kapolri sebagai dasar rangkap jabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan, menilai keabsahan praktik tersebut pasca putusan Mahkamah Konstitusi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip meritokrasi dalam sistem manajemen Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif bertentangan dengan rezim hukum ASN dan UU Polri setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Putusan tersebut secara konstitusional menegaskan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Dari perspektif prinsip meritokrasi, praktik pengisian jabatan sipil oleh Polri aktif tidak memenuhi indikator sistem merit karena tidak melalui mekanisme seleksi terbuka dan kompetitif, berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta mengaburkan objektivitas penilaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja aparatur sipil negara. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan berpotensi melemahkan konsistensi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN. Oleh karena itu, kepatuhan konstitusional dan penguatan sistem merit menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya birokrasi yang profesional, adil, dan akuntabel.
Downloads
References
Buku
Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum (Pertama). Mataram University Press.
Rusmini, A. (2021). Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (1 ed.). New Vita Pustaka.
Artikel Jurnal
Agil Sabani, Naiya Aulia, Nisriinaa Mazaya P, & Savina Niken M. (2024). Pentingnya Implementasi Sistem Meritokrasi Dalam Instansi Pemerintahan Indonesia. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(3), 144–152. https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i3.333
Ashady, S., & Dudy, A. A. (2026). Rangkap Jabatan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Tinjauan Yuridis Kepatuhan dan Profesionalitas Kepolisian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025)[Holding Multiple Positions by Members of the Indonesian National Police (A Juridical Review of Police Compliance and Professionalism Post Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XXIII/2025)]. Indonesia Berdaya, 7(1), 291-300. https://doi.org/10.47679/ib.20261389
Bewinda, R. N., Fauzy, R., & Daud, R. (2023). Sejarah Sistem Merit Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Di Indonesia. Musamus Journal of Public Administration, 6(1), 522–528. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i1.5404
Chairiah, A., S, A., Nugroho, A., & Suhariyanto, A. (2020). Implementasi Sistem Merit pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia: The Implementation of Merit-Based System on State Civil Apparatus in Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 16(3), 383–400. https://doi.org/10.24258/jba.v16i3.704
Gunarudin, D. K., & Hamid, H. (2025). IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU- XXIII/2025 TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI LUAR LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(12), 4821–4827. https://doi.org/10.31604/jips.v12i12.2025.4821-4827
Güneyi̇, A. (2025). What is Meritocracy? A Critical Review of the Meritocracy Literature from a Public Administration Perspective. Publicus, 4, 23-75.
Handoko, F. (2025). CONFLICT OF INTEREST DAMPAK RANGKAP JABATAN ASN/TNI/POLRI. Jurnal sosial dan sains, 5(5). https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i5.32182
Hermanto, B., Aryani, N. M., & Astariyani, N. L. G. (2020). PENEGASAN KEDUDUKAN PENJELASAN SUATU UNDANG-UNDANG: TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Jurnal Legislasi Indonesia, 17(3), 251–268. https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.612
Lado, R. N., Prasojo, E., & Jannah, L. M. (2025). Institutional Barriers to Merit-Based Career Development in the Police: A Review of Global and Local Perspectives. International Journal of Innovation and Thinking, 2(5), 301–318. https://doi.org/10.71364/ijit.v2i5.31
Mulaphong, D. (2023). Does Meritocracy Produce Desirable Outcomes for Public Organizations? Results of a Worldwide Expert Survey from 149 Nations. Public Integrity, 25(6), 578–598. https://doi.org/10.1080/10999922.2022.2074763
Murti, K., Sedarmayanti, Sufianti, E., Listiani, T., & Asmara, N. A. A. (2024). A Model for the Placement of Civil Servants in Administrative Positions Based on Meritocracy in the Garut District Government Environment. Dalam A. Rahman, S. Dwiputrianti, & M. N. Afandi (Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on Administrative Science (ICAS 2022) (Vol. 776, hlm. 271–288). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-104-3_27
Noviya, A., Yarni, Y., & Arfa’i. (2025). Constitutional Complaint Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional: Perbandingan Indonesia, Jerman, dan Korea Selatan. 5(2), 490–512.
Oliveira, E., Abner, G., Lee, S., Suzuki, K., Hur, H., & Perry, J. L. (2024). What does the evidence tell us about merit principles and government performance? Public Administration, 102(2), 668–690. https://doi.org/10.1111/padm.12945
Purnama, I. D., Dwiputri, N. Z., & Triadi, I. (2025). Supremasi Sipil Atas Militer Pasca-2024: Membaca Resistensi Institusional dalam Politik Hukum Indonesia. 7(2), 250-262.
Sari, D. J., Sintia, L., Simanjuntak, M. A., Kurniawan, R., & Hafizah, D. (2025). Perspektif Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi Dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN Oleh TNI. Judge: Jurnal Hukum, 6(02), 1-11. https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1285
Sumodiningrat, A. (2023). CONSTITUTIONAL DISOBEDIENCE PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: KAJIAN TERHADAP PERPPU CIPTA KERJA: Constitutional Disobedience of Constitutional Court Decisions: A Study of Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. Constitution Journal, 2(1), 59–84. https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.50
Surbakti, M. J., & Suardita, I. K. (2025). IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI. JURNAL MEDIA AKADEMIK, 3(11), 1–19.
Vveinhardt, J., & Sroka, W. (2020). Nepotism and Favouritism in Polish and Lithuanian Organizations: The Context of Organisational Microclimate. Sustainability, 12(4), 1425. https://doi.org/10.3390/su12041425
Wante, D., Tahir, A., Dunggio, T., & Sudarsono. (2025). The Role of Meritocracy in Realizing Effective Governance. Peninsulares International Journal of Innovations and Sustainability, 3(1).
Artikel Surat Kabar
Mochtar, Z. (2025, November 20). Polisi, Jabatan Sipil, dan MK. https://www.kompas.id/artikel/polisi-jabatan-sipil-dan-mk
Oprspitpoldajatim. (2025). Pakar HTN Tegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 Bersifat Prospektif dan Tidak Berlaku Surut [Go.id]. Polda Jatim. Humas Polri. https://humas.polri.go.id/news/detail/2214175-pakar-htn-tegaskan-putusan-mk-nomor-114puu-xxiii2025-bersifat-prospektif-dan-tidak-berlaku-surut
Salam, H. (2025, November 18). Putusan MK Tak Berlaku Surut, Menkum: Polisi yang Sudah Duduki Jabatan Sipil Tak Perlu Mundur. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/tanggapi-putusan-mk-menkum-polisi-telanjur-duduki-jabatan-sipil-tak-perlu-mundur
Data Laporan Instansi
BKN. (2024). Hasil Pengawasan Penerapan Sistem Merit 2024 [Dataset]. https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2024/12/DAFTAR-INSTANSI-PENERIMA-PENGHARGAAN-MERIT-SISTEM.pdf
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah
Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Rio Adrian, Erna Herlinda (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
