TRANSFORMASI KEWENANGAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PASCA DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UUP2SK)

Abstract

Tujuan dilaksanakannya kajian ini adalah untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) terhadap sektor perekonomian nasional. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan kewenangan yang dimiliki oleh Bank Perekonomian Rakyat setelah berlakunya UUP2SK, khususnya dalam kaitannya dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, yaitu melalui penelaahan terhadap berbagai regulasi yang relevan sebagai bahan hukum primer maupun sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerbitan UUP2SK dalam bentuk omnibus law berkontribusi dalam mengurangi tumpang tindih pengaturan di sektor keuangan serta menciptakan harmonisasi regulasi. Kondisi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperluas akses pembiayaan, serta memperkuat peran lembaga keuangan dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan akses permodalan, taraf hidup masyarakat berpotensi mengalami peningkatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.