ANALISIS YURIDIS LEGALITAS, PENGAWASAN, DAN RISIKO KORUPSI BPI DANANTARA DALAM HUKUM INVESTASI ASET PUBLIK NASIONAL
DOI:
https://doi.org/10.62281/5fshws56Keywords:
BPI Danantara, Superholding, BUMN, Pengawasan, Korupsi, Investasi PublikAbstract
Aspek hukum yang diteliti mengenai pembentukan BPI Danantara sebagai superholding BUMN dengan fokus pada legalitas, efektivitas pengawasan, dan risiko korupsi. Melalui metode pendekatan yuridis normatif dan studi komparatif dengan sovereign wealth fund internasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meski pembentukan BPI Danantara memiliki dasar hukum kuat yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025. Tantangan muncul dari terbatasnya wewenang BPK dan KPK dalam pengawasan serta kompleksitas struktur pengawasan yang rawan tumpang tindih. Risiko korupsi tinggi ditemukan dalam proses investasi dan transaksi pihak ketiga akibat potensi moral hazard. Penelitian merekomendasikan penguatan regulasi, penerapan teknologi anti-fraud berbasis AI, dan pembangunan budaya integritas. Kontribusinya adalah menyusun peta jalan hukum untuk pengelolaan superholding yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan sesuai konstitusi.
Downloads
References
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diakses dari https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6921.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (2006). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4654.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2001). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi Danantara. (2025). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 180; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5926.
Buku
Sutedi, A. (2018). Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika, 5–6.
Website
CNBC Indonesia. (2025). Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah Danantara. CNBC Indonesia Opinion, 4 Maret 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250304132806-14-615498/tinjauan-uu-nomor-1-tahun-2025-paradigma-bumn-hingga-arah-danantara
DPR RI. (2025). DPR RI Sahkan Revisi UU BUMN Jadi Undang-Undang. EMedia DPR RI, 4 Februari 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025 https://emedia.dpr.go.id/2025/02/04/dpr-ri-sahkan-revisi-uu-bumn-jadi-undang-undang/
Tempo. (2025). Revisi UU BUMN Demi Danantara. Tempo Infografik, 19 Februari 2025. Diakses Pada 6 Juli 2025 https://www.tempo.co/infografik/infografik/revisi-uu-bumn-demi-danantara-1209365
Jurnal
Business Law BINUS. (2023). Pasal 50 Huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Business Law Journal, 15(2), 34–35.
Fitria, A., & Apipah, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Danantara untuk Mencegah Potensi Korupsi. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2672–2682.
Harahap, M. S. (2018). Hukum Perusahaan dan Holding Company. Jakarta: Sinar Grafika.
Hartono, R. (2021). Analisis Yuridis Pembentukan Holding BUMN di Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 15(2), 123–140.
Hidayat, A. (2021). Strategi Anti-Korupsi dalam Pengelolaan BUMN. Indonesian Journal of Corporate Governance, 8(1), 45–62.
Indrawati, S. (2021). Penguatan Sistem Pengendalian Internal untuk Pencegahan Korupsi di BUMN. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, 12(3), 78–95.
Kusuma, D. W. (2021). Koordinasi Pengawasan Multi-Institusi dalam Tata Kelola BUMN. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 201–218.
Maula, P. N., dkk. (2025). Pengawasan dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. Jurnal Hukum Statuta, 4(2), 130.
Pradana, Y. A., & Silalahi, W. (2024). Analisis Hukum terhadap Dominasi Ekonomi Digital: Potensi Monopoli oleh Danantara sebagai Holding BUMN Digital. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 5.
Pratiwi, L. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan BUMN. Jurnal Sistem Informasi, 16(2), 89–106.
Pratama, I. (2020). Transformasi BUMN: Dari Konglomerasi menuju Superholding. Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 25(3), 156–173.
Rahman, A. (2020). Teori Agensi dalam Konteks Pengelolaan BUMN. Jurnal Manajemen Indonesia, 20(1), 67–84.
Santoso, H. (2019). Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 7(2), 145–162.
Sari, D. P. (2019). Evolusi Struktur BUMN: Menuju Era Superholding. Jurnal Ekonomi Politik, 14(3), 234–251.
Sari, N. K. (2022). Modus Korupsi dalam Keputusan Investasi BUMN. Jurnal Anti-Korupsi, 8(1), 34–51.
Setiawan, B. (2020). Model Konglomerasi dalam Hukum Korporasi Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, 12(2), 178–195.
Susanto, E. (2021). Corporate Governance dalam Superholding BUMN. Jurnal Tata Kelola Perusahaan, 9(3), 123–140.
Wibowo, A. (2021). Tantangan Hukum dalam Pengelolaan Aset Negara melalui Holding Company. Jurnal Hukum Keuangan Negara, 13(1), 56–73.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Ni Putu Diana Putri Febryani, I Wayan Novy Purwanto (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
