PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mentransformasi struktur perekonomian global, termasuk di Indonesia. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini mengalami pergeseran menuju sistem perdagangan berbasis elektronik atau electronic commerce (e-commerce). Perubahan ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, serta perluasan jangkauan pasar. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko, khususnya bagi konsumen, seperti penipuan daring, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidakjelasan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik menjadi isu yang penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi elektronik di Indonesia serta menilai efektivitas penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi konsumen telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Meskipun demikian, implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya struktur pengawasan, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi konsumen dalam ekosistem perdagangan digital.