JURNAL MEDIA AKADEMIK adalah platform yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh PT. Media Akademik Publisher dengan nomor SK KEMENKUMHAM : AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023. Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya : Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni. Journal Title : Jurnal Media Akademik Initials : JMA Frequency : Setiap Bulan E-ISSN : 3031-5220 Chief Editor : Muhammad Rifqi Nur W.A.P DOI Prefix : 10.62281/jma Publisher : PT. Media Akademik Publisher Accreditation : Nasional & Internasional E-ISSN : Organisasi : Index On :
EFEKTIVITAS MANAJEMEN CAIRAN PADA PASIEN ACUTE KIDNEY INJURY BERDASARKAN EVIDENCE-BASED PRACTICE: LITERATUR REVIEW
Gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) merupakan kondisi klinis serius dengan angka kejadian lebih dari 50% pada pasien kritis yang ditandai oleh penurunan fungsi ginjal secara mendadak akibat berbagai penyebab patofisiologis. Manajemen cairan yang tepat menjadi krusial dalam penatalaksanaan AKI, namun strategi pemberian cairan masih menimbulkan perdebatan mengingat pemberian cairan yang tidak tepat dapat memperburuk kondisi pasien. Studi ini merupakan literatur review yang bertujuan mengevaluasi efektivitas strategi manajemen cairan berbasis bukti untuk meminimalkan risiko kejadian dan perburukan AKI melalui analisis lima jurnal ilmiah terkini. Melalui metode PRISMA dengan kerangka PICO, penelusuran dilakukan pada database Google Scholar, PubMed, dan ScienceDirect menggunakan kata kunci terkait manajemen cairan dan AKI pada populasi pascaoperasi jantung, hemodialisis, syok septik, dan perawatan intensif periode 2016-2022. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pendekatan manajemen cairan individual berdasarkan penilaian fluid responsiveness dan fluid tolerance lebih efektif dibandingkan strategi pemberian cairan konvensional. Penggunaan larutan kristaloid seimbang seperti Ringer Laktat mengurangi risiko AKI dibandingkan normal saline, sementara strategi restriktif setelah fase resusitasi awal mengurangi kebutuhan terapi pengganti ginjal (13% vs 30%) dan efek samping. Intervensi berbasis evidence-based practice pada pasien hemodialisis efektif menurunkan interdialytic weight gain (IDWG) >3,5% dari 20% menjadi 6%. Meskipun strategi resusitasi terstruktur tidak mencegah terjadinya AKI pada syok septik, pendekatan "less is more" dalam manajemen cairan pasca-resusitasi menunjukkan manfaat signifikan dalam mempercepat pemulihan fungsi ginjal. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari manajemen cairan pasif berbasis kebiasaan menjadi pendekatan aktif, individualized, dan berbasis bukti dengan keterlibatan multidisiplin untuk mengoptimalkan outcome ginjal pada pasien kritis dengan AKI.
Copyright (c) 2026 Zainal Azis Mustaqim, Alfia Khoirunnisa, Sopi Cahyani, Ida Rosidawati, Hana Ariyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED PRACTICE PERAWAT DALAM PENANGANAN SEPTIC SHOCK DI UNIT PERAWATAN KRITIS:LITERATUR RIVIEW
Evidence-Based Practice (EBP) Pendekatan ini sangat penting dalam memberikan perawatan keperawatan yang aman, efisien, dan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Pada pasien yang mengalami syok sepsis, yang berada dalam kondisi serius dengan tingkat kematian yang tinggi, penerapan EBP sangat diperlukan untuk membantu deteksi awal, tindakan yang tepat waktu, dan kolaborasi antar disiplin. Namun, pelaksanaan EBP di lapangan masih mengalami berbagai kendala baik dari segi struktur maupun profesional. Tujuan: Kajian literatur ini bertujuan untuk menelaah penerapan EBP dalam perawatan keperawatan pasien syok sepsis, mengidentifikasi tantangan dan faktor-faktor yang mendukungnya,serta merenungkan implikasi terhadap praktik dan kebijakan kesehatan. Metode:Kajian ini menggunakan pendekatan naratif dengan sintesis kritis terhadap artikel-artikel ilmiah terbaru dari jurnal internasional terkemuka. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa EBP dapat meningkatkan kualitas perawatan dan hasil klinis,tetapi penerapannya terhambat oleh beban kerja yang tinggi, keterbatasan akses terhadap bukti ilmiah, minimnya pelatihan, serta keterbatasan dukungan kepemimpinan. Faktor-faktor yang mendukung meliputi pelatihan yang berkelanjutan, budaya organisasi yang mendukung inovasi, dan tersedianya protokol berbasis bukti seperti Surviving Sepsis Campaign Bundle. Kesimpulan: Diperlukan penguatan kapasitas baik individu maupun sistem untuk memastikan penerapan EBP dalam penanganan syok sepsis, guna meningkatkan keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan.
Copyright (c) 2026 Choerun Nisa Nurul Azizah, Devia Nurafnisa, Hana Aryani, Ida Rosidawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBANGUN KESADARAN ETIKA DAN MORAL DI KALANGAN PELAJAR
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang bagaimana Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dapat dilakukan di sekolah dan dapat diimplementasikan hasil dari sikap etis dan kesadaran moral pelajar. Penelitian ini berangkat dari studi empiris, bagaimana menerapkan nilai integritas sejak dini yang penting dalam membangun kesadaran moral generasi yang berakhlak serta berkomitmen dalam memberantas korupsi dalam segala jenisnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Lokasi penelitian dipilih secara purposive karena relevan dengan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan observasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Model yang digunakan mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PAK di sekolah mudah digapai melalui pengimplementasian nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran, keteladanan guru, budaya sekolah yang disiplin secara masif, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pendidikan karakter dapat membantu dalam penerapannya. Hal ini terbukti melalui peningkatan sikap moral siswa seperti meningkatnya kejujuran akademik, kepatuhan pada aturan, dan kemampuan siswa untuk menilai dan menolak perilaku tidak etis. PAK juga menumbuhkan kesadaran moral siswa, pemahaman akan nilai, serta kepekaan terhadap akibat dari tindakan tidak etis, dan membantu mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma moral. Melalui penelitian ini, pendidikan anti-korupsi memiliki peran yang sangat sentral dalam membentuk karakter pelajar secara masif.
Copyright (c) 2026 Annisa Fatia Rizki, Afrijal (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PASAL 156 HURUF (C) KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PENGALIHAN HAK ASUH ANAK: STUDI PRAKTIK KASUS PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA BANGKALAN
Hak asuh anak (hadhanah) merupakan akibat hukum penting dari putusnya perkawinan karena perceraian. Penentuan pihak yang berhak mengasuh anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 156 huruf (c) memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk mengalihkan hak asuh anak apabila pemegang hak hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penerapan Pasal 156 huruf (c) KHI dalam perkara pengalihan hak asuh anak pasca perceraian, serta mengkaji peran advokat dalam proses pembuktiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh data empiris terbatas berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 156 huruf (c) KHI bersifat fleksibel dan berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak, dengan menempatkan Hakim sebagai pihak yang menilai kelayakan pemegang hak hadhanah berdasarkan fakta persidangan. Oleh karena itu, penerapan pasal ini memerlukan standar penilaian yang objektif dan pembuktian yang kuat agar tercapai keadilan substantif bagi anak.
Copyright (c) 2026 Lydia Fanggi, Ida Wahyuliana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN JAKSA DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA MOJOKERTO
Penelitian ini menganalisis implementasi pendekatan Restorative Justice oleh Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus pada perkara nomor PRIN-644/M.5.47/Eoh.2/05/2025 di Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data primer dari dokumen perkara lengkap dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto telah mengimplementasikan Restorative Justice secara prosedural sesuai kerangka hukum, ditandai dengan fasilitasi mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat, serta pengelolaan anggaran yang transparan. Penyelesaian perkara ini berhasil mencapai perdamaian dan menghemat sumber daya peradilan. Namun, penelitian mengungkap sejumlah tantangan dan kekurangan substantif, termasuk keterbatasan dalam memastikan keadilan restoratif yang holistik, minimnya evaluasi dampak jangka panjang terhadap pemulihan korban, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses. Kesimpulannya, meskipun Restorative Justice telah menjadi instrumen efektif untuk penyelesaian perkara secara cepat dan pemulihan hubungan sosial, implementasinya di tingkat praktis masih cenderung formalistik dan berfokus pada efisiensi administratif, sehingga diperlukan penguatan aspek substantif untuk mewujudkan keadilan restoratif yang sesungguhnya.
Copyright (c) 2026 Dhaniel Dimas Fajarian Sitorus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisir yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya kerumitan sistem keuangan kontemporer. Kejahatan ini berorientasi pada upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah menurut hukum. Kajian ini menguraikan pengaturan hukum acara pidana terkait TPPU yang ada di negara Indonesia dan menyoroti peran strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada kegiatan pencegahan serta penindakannya. UU Nomor 8 Tahun 2010 dijadikan pijakan yuridis utama untuk merumuskan unsur-unsur TPPU, tata cara penyidikan, serta jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam kedudukannya sebagai Financial Intelligence Unit, PPATK diberi kewenangan untuk menghimpun dan menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan, kemudian menyampaikan hasil analisis tersebut kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Tujuan penulisan ini adalah untuk mencari tahu berbagai kasus yang berkaitan dengan pencucian uang di lingkup nasional serta efek yang ditimbulkan dari praktik tersebut. Oleh karena itu, penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat memberikan sumbangan positif dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat serta pengawasan yang lebih ketat dalam upaya tindak pidana kasus pencucian uang di lingkup nasional negara Indonesia.
Copyright (c) 2026 Violine, I Dewa Gede Dana Sugama (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
UJI BEDA VOLUME LALU LINTAS PAGI DAN SORE DI SIMPANG JALAN WIJAYA KUSUMA – JALAN MAWAR
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan volume lalu lintas antara waktu pagi dan sore pada simpang Jalan Wijaya Kusuma – Jalan Mawar. Data lalu lintas di peroleh melalui survei lapangan dengan cara menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya , meliputi kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor,dan kendaraan tidak bermotor . Pengamatan dilakukan pada waktu pagi dan sore untuk mewakili kondisi jam sibuk di lokasi penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan uji beda berpasangan (Paired Sample T- Test) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua waktu pengamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada Test) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua waktu pengamatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume lalu lintas pada sore hari lebih tinggi secara signifikan dibandingkan waktu pagi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tingginya aktivitas masyarakat pada jam pulang kerja dan sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan waktu berpengaruh terhadap arus lalu lintas pada simpang tanpa sinyal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengelolaan dan perencanaan lalu lintas, terutama dalam penentuan strategi pengaturan simpang agar kinerja dan kelancaran arus kendaraan dapat meningkat.
Copyright (c) 2026 Muhammad Yusuf Maulana Riski (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEPEMIMPINAN HIBRIDA PESANTREN: INTEGRASI KHARISMA KIAI DAN MANAJEMEN PARTISIPATIF DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER SANTRI MILENIAL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kepemimpinan hibrida di pesantren yang mengintegrasikan kharisma kiai dengan sistem manajemen partisipatif dalam membentuk karakter santri milenial secara berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus di Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi yang melibatkan kiai, pengurus, asatidz, wali santri, dan santri. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diverifikasi melalui triangulasi sumber, metode, dan pengamat. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran dari kepemimpinan sentralistik berbasis figur menuju model hibrida yang terdistribusi melalui peran middle-layer leaders. Desentralisasi keteladanan, penerapan ekosistem partisipatif, dan adaptasi komunikasi dialogis terbukti efektif dalam menumbuhkan kemandirian, tanggung jawab, dan resiliensi karakter santri. Studi ini memberikan kontribusi dengan menempatkan santri tidak hanya sebagai objek pembinaan, tetapi sebagai subjek aktif dalam ekosistem kepemimpinan, sehingga memperkuat efektivitas pendidikan karakter yang adaptif dan berkelanjutan di era kontemporer.
Copyright (c) 2026 Muh. Dwi Ramandhani, Siti Aimah, Rois Mahmudi, Ana Kurnia Azhari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INTERVENSI KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI PADA PENATALAKSANAAN AWAL PASIEN LUKA BAKAR DALAM KONTEKS GAWAT DARURAT: LITERATURE REVIEW
Luka bakar merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penatalaksanaan awal cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi dan kematian. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan intervensi keperawatan berbasis bukti pada fase gawat darurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi intervensi keperawatan berbasis bukti pada penatalaksanaan awal pasien luka bakar. Metode yang digunakan adalah literature review dengan pencarian artikel pada database PubMed, Google Scholar, dan ScienceDirect. Artikel yang disertakan adalah publikasi tahun 2020–2025 dengan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif yang relevan dengan intervensi keperawatan pada pasien luka bakar fase gawat darurat. Sebanyak enam artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis menggunakan pendekatan PRISMA. Hasil telaah menunjukkan bahwa intervensi keperawatan utama pada fase gawat darurat meliputi penilaian cepat jalan napas dan sirkulasi, resusitasi cairan adekuat, pendinginan luka bakar, pencegahan infeksi, dan manajemen nyeri. Intervensi berbasis bukti tersebut terbukti menurunkan risiko komplikasi dan meningkatkan luaran klinis pasien. Kesimpulan, penerapan intervensi keperawatan berbasis bukti pada fase gawat darurat sangat penting untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas perawatan pasien luka bakar. Hasil literature review ini dapat menjadi dasar penguatan praktik keperawatan kegawatdaruratan
Copyright (c) 2026 Elvina Rose Damayanti, Nifah Nur Rohmah, Ida Rosidawati, Hana Ariyani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PISAH RUMAH ENAM BULAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS TERHADAP SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023
Peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ketahanan institusi perkawinan, khususnya tingginya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqāq). Kondisi tersebut mendorong Mahkamah Agung untuk memperkuat fungsi kontrol yudisial melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasionalitas yuridis serta implikasi penerapan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan sebagai prasyarat pengabulan perceraian dengan alasan syiqāq. Ketentuan tersebut dipahami sebagai manifestasi dari asas mempersulit terjadinya perceraian (to complicate divorce) sekaligus upaya membangun standar pembuktian objektif guna memastikan bahwa suatu perkawinan telah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bukan sekadar konflik sementara atau keputusan emosional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa SEMA No. 3 Tahun 2023 berfungsi sebagai instrumen preventif yang efektif dalam menekan perceraian yang bersifat impulsif, memperkuat kualitas pertimbangan hakim, serta mendorong optimalisasi upaya perdamaian sebelum perceraian dikabulkan. Namun demikian, penerapan ketentuan pisah tempat tinggal enam bulan tetap harus dilaksanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi faktual para pihak, khususnya dalam perkara yang mengandung unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), guna menjamin perlindungan hukum dan keselamatan pihak yang rentan. Dengan demikian, SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis peradilan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam upaya menekan laju perceraian dan memperkuat perlindungan institusi keluarga di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Keisya Ayudha Wianto, Santi Rima Melati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap permohonan perwalian ahli waris di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, dengan fokus pada studi kasus Penetapan Nomor 630/Pdt.P/2025/PA.Bkl. Di mana permohonan diajukan oleh ibu dari ahli waris yang masih di bawah umur. Permohonan perwalian ini muncul karena ahli waris pengganti tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum secara mandiri, sementara keluarga dari pihak ayah sedang mengurus penetapan ahli waris kakeknya. Dalam praktiknya, permohonan perwalian ahli waris memerlukan pertimbangan hukum dan sosial yang mendalam agar hak ahli waris, terutama yang masih di bawah umur atau tidak mampu secara hukum, dapat terlindungi secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pertimbangan dan kriteria yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan perwalian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memperhatikan aspek kepentingan terbaik ahli waris, bukti hukum terkait status ahli waris, serta prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan. Studi ini memberikan gambaran penting tentang mekanisme dan pertimbangan hakim dalam perwalian ahli waris, serta implikasi terhadap perlindungan hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan. dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penetapan perwalian ini adalah sebagai salah satu solusi dalam melindungi hak ahli waris yang masih dibawah umur dan mencabut hak perwalian terhadap wali yang tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
Copyright (c) 2026 Nurul Hidayati, Santi Rima Melati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PROFESIONALISME ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN PERKARA PERCERAIAN: STUDI KASUS MAGANG DI KANTOR ADVOKAT BAKHTIAR
Artikel ini mengenai Peran Advokat dalam menangani Perkara Perceraian di Pengadilan Agama yang dilatarbelakangi oleh maraknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Pendampingan advokat dalam perkara perceraian memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak konstitusional para pihak. Perceraian tidak hanya berdampak pada putusnya ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum terkait hak dan kewajiban para pihak, seperti hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Dalam konteks tersebut, peran advokat menjadi sangat penting sebagai pendamping hukum bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran advokat dalam menangani perkara perceraian, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum, nasihat hukum, serta menjaga kepentingan dan kerahasiaan klien. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang didukung oleh data empiris berupa pengalaman magang di kantor advokat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki peran strategis sejak tahap awal pengajuan perkara hingga proses persidangan, termasuk dalam penyusunan dokumen hukum, pendampingan saat mediasi, serta pembelaan hak-hak klien di persidangan. Dengan demikian, keberadaan advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi para pihak.
Copyright (c) 2026 Ani Lestari, Ida Wahyuliana (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGHAPUSAN HAK TANGGUNGAN MELALUI ROYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR
Roya merupakan mekanisme administratif dalam sistem pendaftaran tanah untuk mencatat penghapusan Hak Tanggungan setelah kewajiban debitur kepada kreditur dinyatakan lunas. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses penghapusan Hak Tanggungan melalui roya serta implikasinya terhadap hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang bersumber pada Undang-Undang Hak Tanggungan, peraturan pendaftaran tanah, serta doktrin hukum jaminan kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roya tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan administrasi, tetapi juga menegaskan berakhirnya hak preferen kreditur dan memulihkan hak penuh debitur atas objek jaminan. Secara hukum, roya mengubah status hubungan para pihak dari hubungan yang berbasis jaminan kebendaan menjadi hubungan perikatan biasa yang sepenuhnya selesai, sepanjang tidak terdapat wanprestasi atau sengketa lain. Namun, keterlambatan atau kelalaian pengajuan roya oleh kreditur berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, membatasi hak debitur dalam melakukan perbuatan hukum lanjutan, serta membuka peluang klaim kerugian. Penelitian ini menegaskan pentingnya itikad baik dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan roya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur sekaligus penegasan kepastian hukum dalam sistem jaminan kebendaan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Zidan Aditya, Zassiha Najwa Maulidia, Miky Syamtoro Aji Yani, Farah Gita Aprillia, Alfariq Maeka Aslam, Lathifah Hanim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
HIBRIDISASI OTORITAS: MELAWAN EROSI KARISMA KYAI DENGAN RABBANIYAH RESILIENCE DAN SILENT INFLUENCE NYAI
Penelitian ini bertujuan utama untuk mengidentifikasi, menganalisis implementasi, dan merumuskan model teoretis kepemimpinan pesantren yang indigenos sebagai respons terhadap erosi legitimasi karisma tunggal Kyai di tengah tuntutan akuntabilitas dan meritokrasi modern. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Studi Kasus Intensif Tunggal di Pondok Pesantren Termas Ushuluddin, Banyuwangi, Jawa Timur, yang melibatkan wawancara mendalam dengan Kyai/Nyai dan pengurus, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menemukan adanya Hibridisasi Otoritas melalui tiga mekanisme utama yang menjadi novelty: Pertama, Model Kepemimpinan Transedental-Sirkular, di mana keputusan manajerial divalidasi oleh otoritas spiritual (Barakah), menjamin ketaatan santri. Kedua, Strategi Silent Influence Nyai berfungsi sebagai mekanisme sub-struktur (informal) yang esensial untuk menjaga stabilitas sosial dan emosional (melalui Servant Leadership relasional). Ketiga, Konsep Rabbaniyah Resilience, yaitu daya tahan organisasi terhadap krisis yang didasarkan pada keyakinan teologis kolektif (Istighosah), bukan manajemen risiko sekuler. Kontribusi penelitian ini sangat tinggi karena secara sistematis mengisi kekosongan literatur dengan menyajikan model teoretis kepemimpinan indigenos yang kontekstual, menawarkan kerangka konseptual yang kuat untuk regenerasi kepemimpinan pesantren. Model ini memberikan panduan bagi institusi berbasis nilai agar mampu mengintegrasikan karisma spiritual dengan tuntutan manajerial profesional dan adaptif, sehingga menjamin keberlanjutan dan pengakuan akademis di era disrupsi.
Copyright (c) 2026 Gus Ma’ruf Shodiqin, Siti Aimmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TREN KEPEMIMPINAN KOLABORATIF SEBAGAI SOLUSI ATAS KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK: PERUBAHAN TEORI DAN KONTROVERSI PRAKTIK DI LEMBAGA PENDIDIKAN
Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan menjadi fenomena global yang ditandai oleh melemahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Model kepemimpinan tradisional yang bersifat hierarkis dan sentralistik dinilai tidak lagi mampu menjawab kompleksitas tuntutan tata kelola pendidikan di era keterbukaan informasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tren kepemimpinan kolaboratif sebagai alternatif strategis dalam merespons krisis kepercayaan publik, dengan menelaah perubahan paradigma teoretis serta kontroversi praktik implementasinya di lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah buku akademik terbitan sepuluh tahun terakhir dan artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan kepemimpinan pendidikan, kolaborasi organisasi, dan tata kelola publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif menekankan distribusi otoritas, keterlibatan multipemangku kepentingan, serta pengambilan keputusan berbasis dialog dan konsensus. Secara teoretis, model ini merepresentasikan pergeseran dari paradigma kepemimpinan individual menuju kepemimpinan kolektif yang lebih demokratis dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya, implementasi kepemimpinan kolaboratif di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kontroversi, seperti resistensi budaya organisasi, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya kapasitas kepemimpinan partisipatif. Meskipun demikian, kepemimpinan kolaboratif memiliki potensi signifikan dalam membangun kembali kepercayaan publik melalui penguatan transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi kelembagaan. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya diskursus kepemimpinan pendidikan serta menjadi rujukan konseptual bagi pengelola lembaga pendidikan dalam merumuskan strategi kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada kepercayaan publik
Copyright (c) 2026 Ahnaf Humam Aziziy, Siti Aimah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INTEGRASI NILAI-NILAI TAUBAT DALAM PERSPEKTIF AHLUSUNNAH DALAM METODE PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai-nilai taubat dalam perspektif Ahlusunnah dapat diintegrasikan ke dalam metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Nilai-nilai taubat seperti kesadaran akan kesalahan, penyesalan mendalam, penghentian perbuatan maksiat, serta tekad untuk tidak mengulanginya merupakan komponen penting dalam pembinaan moral dan spiritual peserta didik. Melalui studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini menyoroti kedudukan taubat menurut ajaran Ahlusunnah yang mengedepankan keseimbangan antara aspek akidah, syariah, dan akhlak, serta kaitannya dengan pembentukan karakter peserta didik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengintegrasian nilai taubat dalam pembelajaran PAI dapat diwujudkan melalui pendekatan reflektif, pembelajaran berbasis pengalaman, keteladanan pendidik, dan penguatan pembiasaan spiritual. Integrasi tersebut terbukti membantu menumbuhkan kesadaran moral, kemampuan mengendalikan diri, serta sikap introspeksi pada peserta didik. Dengan demikian, nilai-nilai taubat dalam pandangan Ahlusunnah memiliki peranan penting dalam membentuk pribadi muslim yang berakhlak, bertanggung jawab, dan konsisten melakukan perbaikan diri.
Copyright (c) 2026 Yanto Maulana, Hendri Hendriawan, Yosep Sihab Mufti Ali, Shifa Aliya Putri, Della Nurfadillah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MODEL KEPEMIMPINAN ISLAM HUMARISTIK: STUDI IMPLEMENTASI NILAI RAHMATAN LIL ‘ALAMIN DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN
Kepemimpinan pendidikan di era kontemporer menghadapi tantangan kompleks berupa krisis nilai, menurunnya kualitas relasi kemanusiaan, serta tuntutan efektivitas manajerial yang semakin tinggi. Kondisi tersebut menuntut hadirnya model kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja organisasi, tetapi juga berlandaskan nilai moral dan kemanusiaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengonstruksi model kepemimpinan Islam humanistik melalui studi implementasi nilai Rahmatan lil ‘Alamin dalam manajemen pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan menelaah buku-buku akademik terbitan sepuluh tahun terakhir serta artikel jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang relevan dengan kepemimpinan Islam, humanisme, dan manajemen pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan Islam humanistik merupakan integrasi antara prinsip kepemimpinan Islam dan nilai-nilai humanistik universal yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam proses manajemen pendidikan. Nilai Rahmatan lil ‘Alamin terimplementasi melalui dimensi keadilan, kasih sayang, toleransi, dan tanggung jawab sosial yang secara signifikan membentuk pola kepemimpinan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Model kepemimpinan ini berkontribusi pada terciptanya iklim organisasi pendidikan yang kondusif, penguatan budaya kerja kolaboratif, serta peningkatan kualitas tata kelola lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kepemimpinan berbasis nilai spiritual dan humanistik memiliki relevansi strategis dalam menjawab tantangan manajemen pendidikan modern. Artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan kepemimpinan pendidikan Islam serta menjadi rujukan konseptual dan praktis bagi pimpinan lembaga pendidikan dalam mengembangkan model kepemimpinan yang berorientasi pada nilai Rahmatan lil ‘Alamin.
Copyright (c) 2026 Ribhil Mafatih, Siti Aimah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGERTIAN DAN KONSEP DASAR EDUTAINMENT BERBASIS KARAKTER UNTUK SISWA MADRASAH IBTIDAIYAH/SEKOLAH DASAR
Pendidikan karakter pada jenjang SD/MI sering kali menghadapi kendala dalam metode penyampaian yang monoton dan tidak kontekstual, sehingga nilai-nilai moral sulit terinternalisasi secara efektif dalam perilaku siswa. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pengertian dan konsep dasar edutainment berbasis karakter sebagai inovasi dalam pendidikan dasar. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan menelaah literatur ilmiah dari tahun 2014–2024 yang relevan dengan konsep edutainment dan pendidikan karakter anak usia dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edutainment berbasis karakter merupakan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan hiburan dan nilai moral secara sistematis untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan rendah tekanan (low anxiety). Konsep dasar ini berpijak pada tiga pilar utama: Storytelling untuk empati, Game-based learning untuk sportivitas, dan Creative expression untuk religiositas. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penanaman karakter pada anak SD/MI sangat bergantung pada suasana emosional yang positif, di mana hiburan berfungsi sebagai jembatan bagi pesan-pesan moral yang bermakna.
Copyright (c) 2026 Fira Adrokhatul Aimah, Lathifatul Khoirun Nisa, Siti Maskurotus Sholiha, Moh. Aan Sulton (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI LEARNING MANAGEMENT SYSTEM (LMS) DALAM PEMBELAJARAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI KOTA BATU
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Learning Management System (LMS) dalam proses pembelajaran di MAN Kota Batu serta mengkaji peran guru dan respons siswa terhadap penggunaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan guru dan peserta didik yang terlibat langsung dalam penggunaan LMS. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LMS di MAN Kota Batu diimplementasikan sebagai media pendukung pembelajaran melalui model blended learning, meliputi penyampaian materi, pengelolaan tugas, evaluasi pembelajaran, serta interaksi pembelajaran secara daring. Guru memiliki peran strategis sebagai perancang pembelajaran digital, fasilitator interaksi, evaluator hasil belajar, serta pengembang literasi digital. Respons siswa terhadap penggunaan LMS secara umum tergolong positif, terutama dalam hal fleksibilitas akses, peningkatan partisipasi, dan kemandirian belajar, meskipun masih terdapat kendala teknis dan perbedaan tingkat literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi LMS memerlukan penguatan kompetensi guru, dukungan infrastruktur teknologi, serta kebijakan madrasah yang berkelanjutan guna meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan madrasah.
Copyright (c) 2026 Siti Rohmah, Ahmad Ta’rifin, Risqi Andini, Sevi Selviani Putri, Aliza Nirmalasari, Nayla Firda Aulia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SITA ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG SEDANG BERSENGKETA
Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktik peradilan perdata, objek Hak Tanggungan tidak jarang menjadi objek sengketa dan diajukan permohonan sita, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sita atas objek Hak Tanggungan yang masih dalam proses sengketa, faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan sita, serta konsekuensi hukum yang timbul terhadap kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan sita tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan urgensi permohonan, status hukum objek sengketa, keseimbangan kepentingan para pihak, serta perlindungan terhadap hak preferen kreditur pemegang Hak Tanggungan. Penetapan sita atas objek yang masih disengketakan berimplikasi pada pembatasan penguasaan objek tanpa menghapus keberlakuan Hak Tanggungan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penetapan sita guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang berkepentingan.
Copyright (c) 2026 Nur Mala Dewi Lestari, Syahla Naifa Ruri, Putri Margaretta, Tifan Nazida, Anggit Eka Novitasari, Lathifah Hanim (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PROSEDUR AUDIT ATAS KAS DAN SETARA KAS DALAM MENDETEKSI RISIKO FRAUD DI ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan pola transaksi keuangan dan menimbulkan tantangan baru dalam audit kas dan setara kas yang memiliki tingkat likuiditas tinggi serta rentan terhadap fraud. Meningkatnya penggunaan mobile banking, dompet digital, QRIS, dan sistem pembayaran elektronik lainnya mendorong pergeseran transaksi dari kas fisik ke sistem digital, sehingga menghasilkan bukti audit berbasis elektronik yang mudah dimodifikasi dan sering kali tidak memiliki jejak audit yang memadai. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas prosedur audit serta risiko kecurangan pada akun kas dan setara kas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman auditor, penerapan prosedur audit kas dan setara kas, serta tantangan yang dihadapi dalam mendeteksi risiko fraud pada era transaksi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara semi-terstruktur dengan auditor pada berbagai tingkat jabatan yang dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas audit dipengaruhi oleh kualitas dokumentasi klien, sistem pengendalian internal, literasi digital, kompetensi teknologi, serta tingkat skeptisisme profesional auditor.
Copyright (c) 2026 Fitri Nur Komariyah, Tantina Haryati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
AUDIT BERBASIS RISIKO (RISK-BASED AUDIT) SEBAGAI ALAT PENGAWASAN MODERN
Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit) merupakan pendekatan audit modern yang menempatkan risiko sebagai landasan utama dalam menentukan prioritas, ruang lingkup, serta kedalaman pemeriksaan audit. Pendekatan ini berkembang sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tata kelola organisasi, dinamika risiko operasional yang terus berubah, serta meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang bersifat preventif. Berbeda dengan pendekatan audit tradisional yang berfokus pada kepatuhan dan pemeriksaan transaksi masa lalu, audit berbasis risiko menekankan pada proses identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Artikel ini mengkaji secara mendalam konsep audit berbasis risiko, tahapan implementasi, manfaat strategis, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapannya pada organisasi sektor publik maupun sektor privat. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, standar profesional, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan audit berbasis risiko mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, efisiensi dalam penggunaan sumber daya audit, serta kualitas hasil audit melalui penetapan prioritas berbasis risiko. Selain itu, pendekatan ini mendorong terbentuknya budaya sadar risiko dan memperkuat sistem pengendalian internal yang lebih adaptif serta responsif terhadap perubahan lingkungan organisasi. Oleh karena itu, audit berbasis risiko dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Nadya Putri Aidil, Irsyad, Tia Ayu Ningrum (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
POLA KOMUNIKASI ORGANISASI DALAM INTEGRASI BUDAYA PESANTREN: NEGOISASI NILAI TRADISI DAN DINAMIKA MODERNITAS
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya khasnya di tengah arus modernitas dan globalisasi informasi. Perubahan sistem pendidikan, penetrasi teknologi digital, serta transformasi manajemen kelembagaan menuntut pesantren untuk melakukan adaptasi tanpa kehilangan identitas budaya. Artikel ini bertujuan menganalisis pola komunikasi organisasional dalam pesantren sebagai instrumen strategis integrasi budaya, khususnya dalam proses negosiasi antara nilai tradisi pesantren dan dinamika modernitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis tematik dengan pendekatan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi budaya pesantren dibangun melalui kombinasi pola komunikasi vertikal, horizontal, dan kultural-simbolik yang dijalankan secara adaptif. Komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai mekanisme reproduksi nilai, legitimasi otoritas, serta negosiasi makna antara tradisi dan modernitas. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi budaya pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan aktor organisasi dalam mengelola komunikasi secara kontekstual, dialogis, dan berorientasi nilai.
Copyright (c) 2026 Aprilia Jilan Maulida, Aprilia Jilan Maulida, Siti Aimah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS DISTRIBUSI VOLUME KENDARAAN ANTARA WAKTU PAGI DAN SORE PADA SATU TITIK JALAN RAYA JEMBER MENGGUNAKAN UJI WILOXCON SIGNED RANK TEST
Studi ini mengulas perbandingan jumlah kendaraan yang melewati lokasi tertentu, yaitu di Jalan Raya Jember, Dusun Krajan, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, pada waktu pagi dan sore hari. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati langsung selama 15 menit dalam setiap periode. Setelah itu, data tersebut dianalisis. Untuk mengecek apakah data memiliki distribusi normal, digunakan uji Shapiro-Wilk. Jika data tidak normal (dengan nilai p < 0,05), maka metode statistik yang dipakai adalah nonparametrik. Dalam penelitian ini, karena hasil uji normalitas menunjukkan data tidak normal, maka digunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil uji ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,037, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan nyata antara jumlah kendaraan pada pagi dan sore hari. Secara khusus, jumlah kendaraan pada periode sore lebih besar dibandingkan pagi, yang mencerminkan peningkatan aktivitas lalu lintas menjelang malam hari. Hasil penelitian ini penting sebagai dasar dalam merancang strategi pengelolaan lalu lintas serta menentukan waktu puncak arus kendaraan di wilayah yang diteliti.
Copyright (c) 2026 Radith Avid Sassikirana , M. Rifki Alfaries (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
CAMERA MOVEMENT DALAM MENUNJUKKAN KONDISI KARAKTER TOKOH UTAMA PADA FILM “HOME SWEET LOAN” KARYA SABRINA ROCHELLE KALANGIE
Penelitian ini menganalisis penggunaan camera movement dalam menunjukkan kondisi karakter tokoh utama Kaluna pada film Home Sweet Loan (2024) karya Sabrina Rochelle Kalangie. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pergerakan kamera berfungsi sebagai alat naratif visual dalam mengekspresikan dimensi fisiologis, sosiologis, dan psikologis tokoh utama yang merepresentasikan fenomena sandwich generation. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis complex shot berdasarkan teori Grammar of the Edit (Thompson & Bowen) dan teori karakter tiga dimensi Lajos Egri. Data diperoleh melalui observasi visual terhadap 14 scene kunci, wawancara dengan Director of Photography Ivan Anwal Pane, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camera movement digunakan secara strategis dan bermotivasi naratif: teknik handheld dan static shot banyak dipakai untuk menggambarkan tekanan psikologis dan keterisolasian Kaluna, sementara tracking shot dan pan yang dinamis merepresentasikan kebebasan dan dukungan sosial saat ia bersama teman. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pergerakan kamera tidak hanya berfungsi estetis, tetapi juga menjadi bahasa visual yang kritis dalam membangun empati penonton dan menyampaikan kompleksitas konflik generasi sandwich. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana sinematografi naratif, khususnya dalam kaitannya dengan konstruksi karakter dan penyampaian isu sosial melalui medium film.
Copyright (c) 2026 Chintia Aldama Fitri, Dynia Fitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
LITERATURE REVIEW: PENDEKATAN HOLISTIK DALAM KEPERAWATAN GAWAT DARURAT
Keperawatan gawat darurat menuntut respons cepat dan tepat pada kondisi kritis, namun intervensi yang hanya berfokus pada masalah fisik seringkali mengabaikan kebutuhan psikososial, spiritual, dan konteks keluarga pasien. Pendekatan holistik menawarkan kerangka kerja yang menyatukan aspek biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan keseluruhan hasil perawatan dalam situasi gawat darurat. Artikel tinjauan pustaka ini bertujuan merangkum teori dasar, model praktik, bukti empiris, tantangan implementasi, dan rekomendasi praktis terkait penerapan pendekatan holistik dalam keperawatan gawat darurat. Selain itu, artikel ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana pendekatan holistik telah diintegrasikan dalam praktik klinis, mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas pelayanan dan keselamatan pasien, serta memetakan kesenjangan penelitian yang masih perlu dikembangkan untuk memperkuat implementasi holistik di unit gawat darurat. Penelusuran literatur dilakukan pada database ilmiah (Google Scholar) dengan kata kunci terkait “keperawatan holistic”, “keperawatan gawat darurat”. Artikel yang dibahas meliputi tinjauan teori, studi kualitatif dan kuantitatif, serta pedoman praktik dari rentang tahun relevan. Analisis tematik digunakan untuk mensintesis temuan. Literatur menunjukkan bahwa pendekatan holistik di gawat darurat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, mempermudah pengambilan keputusan etis, dan berpotensi menurunkan komplikasi psikologis pasca-krisis. Unsur kunci meliputi asesmen komprehensif (fisik, emosional, sosial, spiritual), komunikasi efektif, keterlibatan keluarga, kolaborasi interprofesional, dan adaptasi lingkungan pelayanan. Hambatan utama adalah keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, pelatihan yang belum memadai, dan kurangnya kebijakan institusional. Pendekatan holistik relevan dan bermanfaat dalam praktik keperawatan gawat darurat, tetapi memerlukan pelatihan khusus, dukungan manajerial, dan penyesuaian alur kerja untuk penerapan yang berkelanjutan. Rekomendasi penelitian selanjutnya mencakup studi intervensi terkontrol, analisis biaya-manfaat, dan pengembangan indikator mutu holistik yang spesifik untuk unit gawat darurat.
Copyright (c) 2026 Syifa Yuhanida Thohir , Yuli Setia Anggreani , Aziz , Ida Rosidawati, Hana Ariani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGENALAN QRIS SEBAGAI STRATEGI DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN PADA UMKM DESA BATAH BARAT
Perkembangan teknologi digital mendorong perubahan signifikan dalam sistem pembayaran, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan efisiensi transaksi, keamanan, serta daya saing UMKM. Salah satu inovasi yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia adalah Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai sistem pembayaran non tunai berbasis kode QR yang terintegrasi secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan QRIS sebagai strategi digitalisasi sistem pembayaran pada UMKM di Desa Batah Barat melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi observasi lapangan, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan ini melibatkan 15 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapan UMKM di Desa Batah Barat dalam menerapkan QRIS masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi digital pelaku usaha, faktor usia yang relatif lanjut, serta rendahnya pemahaman konsumen terhadap sistem pembayaran digital. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai menjadi hambatan utama dalam adopsi QRIS. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi yang dilakukan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran awal pelaku UMKM mengenai manfaat QRIS, seperti kemudahan transaksi, keamanan pembayaran, dan pencatatan keuangan yang lebih tertib. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan QRIS di Desa Batah Barat memerlukan pendekatan bertahap, pendampingan berkelanjutan, serta dukungan dari pemerintah desa dan lembaga terkait agar digitalisasi sistem pembayaran dapat berjalan secara efektif dan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.
Copyright (c) 2026 Moh. Soleh, Husnul Khotima, Dinar Chintya Dewi, Halisa, Sherly Anantha Dwi Tjahja (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PAJAK DALAM PERSPEKTIF HAK DAN KEWAJIBAN: TINJAUAN LITERATUR DAN IMPLIKASINYA
Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung kemandirian fiskal negara sekaligus mewujudkan keadilan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pajak dalam perspektif hak dan kewajiban antara negara dan warga negara serta menganalisis implikasinya terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur (library research) dengan menelaah berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perpajakan, dan laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak memiliki dimensi timbal balik yang bersifat mutualistik, di mana negara berhak memungut pajak dan berkewajiban mengelola dana publik secara transparan, sedangkan warga negara berkewajiban membayar pajak dan berhak memperoleh pelayanan publik yang adil. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban terbukti berdampak pada rendahnya moral pajak (tax morale) dan kepatuhan fiskal. Oleh karena itu, peningkatan transparansi, literasi pajak, serta keadilan distribusi manfaat pajak menjadi kunci dalam memperkuat legitimasi dan kepatuhan pajak di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Luvita Dwi Khairunisa, Eko Ribawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ISU STANDAR KECANTIKAN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF FEMINIST FILM THEORY DALAM FILM IMPERFECT KARYA ERNEST PRAKASA
Penelitian ini membahas bagaimana sosok perempuan menunjukkan kekuatan dirinya untuk melawan aturan cantik dan penilaian fisik dalam film Imperfect: Karier, Cinta & Timbangan. Latar belakang penelitian ini adalah fenomena body shaming dan tekanan sosial terhadap penampilan fisik perempuan yang sering dianggap wajar namun bersifat menindas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perubahan karakter Rara, dari seorang perempuan yang merasa dirinya hanya dinilai dari penampilan, menjadi sosok mandiri yang berani menentukan kebahagiaannya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Analisis dilakukan pada adegan-adegan kunci menggunakan perspektif teori feminisme film E. Ann Kaplan, khususnya melalui analisis representasi dan stereotip kecantikan yang diuraikan melalui konsep 'tatapan' (the gaze) serta objektifikasi." Data penelitian juga diperkuat melalui hasil wawancara dengan produser Chand Parwez Servia dan sutradara Ernest Prakasa untuk memperkuat validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film ini secara jujur menggambarkan bagaimana aturan kecantikan digunakan sebagai alat penindas, baik di lingkungan keluarga maupun pekerjaan. Transformasi Rara membuktikan bahwa kemenangan sejati perempuan bukan terletak pada perubahan fisik demi memenuhi standar orang lain, melainkan pada keberanian untuk menetapkan batasan dan menerima diri apa adanya. Temuan ini sejalan dengan pernyataan Ernest Prakasa bahwa memutus kebiasaan mengomentari fisik adalah langkah krusial untuk menjaga jati diri perempuan agar tidak hancur oleh tekanan sosial. Film ini berhasil mengedukasi penonton bahwa nilai seorang manusia terletak pada kualitas diri, bukan pada kesempurnaan penampilan luar.
Copyright (c) 2026 Juliyani Prastiwi, Abdul Rahman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMANFAATAN KECERDASAN BUATAN DALAM KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA
Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa dampak signifikan terhadap meningkatnya kompleksitas kejahatan siber di Indonesia. Teknologi ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan positif, tetapi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan siber dengan pola dan modus operandi yang semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kejahatan siber, mengkaji hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta menilai kecukupan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan dalam kejahatan siber menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penelusuran pelaku, sementara regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur penggunaan kecerdasan buatan sebagai sarana kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis kecerdasan buatan di Indonesia.
Copyright (c) 2026 Gracia Rumondang Angelica Sihombing, Bagus Hermanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0