JURNAL MEDIA AKADEMIK adalah platform yang ditujukan untuk publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan oleh PT. Media Akademik Publisher dengan nomor SK KEMENKUMHAM : AHU-084213.AH.01.30.Tahun 2023. Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya : Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni. Journal Title : Jurnal Media Akademik Initials : JMA Frequency : Setiap Bulan E-ISSN : 3031-5220 Chief Editor : Muhammad Rifqi Nur W.A.P DOI Prefix : 10.62281/jma Publisher : PT. Media Akademik Publisher Accreditation : Nasional & Internasional E-ISSN : Organisasi : Index On :
JALAN SEHAT SEBAGAI RUANG INTERAKSI DAN LITERASI KESEHATAN MASYARAKAT DESA BANDING
Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana kegiatan jalan sehat berfungsi sebagai ruang interaksi sosial sekaligus media peningkatan literasi kesehatan masyarakat Desa Banding. Fenomena ini menjadi penting karena masyarakat desa umumnya lebih mudah menerima informasi kesehatan dalam suasana informal dibandingkan melalui pendekatan formal. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial terbangun secara kuat melalui percakapan spontan, kebersamaan lintas usia, dan solidaritas yang muncul saat warga berjalan bersama. Jalan sehat juga menjadi ruang belajar kesehatan yang natural, terlihat dari antusiasme warga membaca banner kesehatan, materi edukasi dari sponsor IM3, hingga percakapan informal antarwarga mengenai pola hidup sehat. Kolaborasi antara panitia desa, komunitas pemuda, dan sponsor memperkuat keberhasilan acara dan menciptakan suasana yang inklusif. Dampak kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran kesehatan, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan mendorong motivasi warga untuk melakukan aktivitas fisik secara rutin. Penelitian ini menegaskan bahwa kegiatan komunal seperti jalan sehat dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan literasi kesehatan melalui pendekatan berbasis partisipasi dan kebersamaan. Temuan ini memberikan implikasi bagi desa dan lembaga kesehatan untuk menjadikan kegiatan sosial sebagai media edukasi yang lebih relevan dan dekat dengan pola hidup masyarakat.
Copyright (c) 2025 Pitra Gosha Patriasya, Ahmad Dimyati Ridwan, Marwal Blantara Susetyo, Aulia Tegar Wicaksono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF ASAS KEMANUSIAAN DAN NON-DISKRIMINASI
Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas kemanusiaan dan asas non-diskriminasi diimplementasikan dalam kebijakan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-komparatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus utama penelitian terletak pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta peraturan terkait lainnya yang menegaskan komitmen negara dalam menjamin perlindungan korban perdagangan orang. Penelitian ini tidak hanya menelaah norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji sejauh mana norma tersebut mampu memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, tidak hanya terkait dengan kurangnya pendampingan lanjutan, tetapi juga menyangkut belum adanya mekanisme yang jelas dan terpadu mengenai pemulihan korban secara berkelanjutan, keterjaminan hak atas restitusi dan kompensasi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi dalam memastikan pemulihan psikologis, psikososial, dan ekonomi korban secara menyeluruh. Maka dari itu, negara perlu melakukan reorientasi kebijakan hukum yang mendasar menuju sistem perlindungan korban yang secara eksplisit berbasis hak asasi manusia dan berpusat pada korban.
Copyright (c) 2025 Asafita Benzelina Salhuteru, A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERKEMBANGAN PENELITIAN SIKLUS SEL DALAM BIDANG BIOLOGI SEL MODERN: SUATU TINJAUAN LITERATUR
Penelitian ini meninjau perkembangan riset mengenai siklus sel dalam biologi sel modern melalui analisis sembilan artikel yang memenuhi kriteria seleksi sistematis. Kajian menunjukkan bahwa regulasi siklus sel dikendalikan oleh interaksi kompleks antara cyclin–CDK, dinamika fosforilasi protein, checkpoint, serta respons fisiologis sel terhadap perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Kemajuan teknologi bioinformatika, proteomik resolusi tinggi, dan model komputasional berkontribusi signifikan dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika proliferasi dan stabilitas genom. Hasil sintesis memperlihatkan bahwa penelitian terkini bergerak ke arah pendekatan integratif yang menggabungkan aspek molekuler, fisiologis, dan prediktif, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pengendalian pembelahan sel. Selain itu, analisis menunjukkan keterkaitan antara pemicu molekuler, homeostasis sel, serta respons terhadap stres oksidatif yang berdampak pada efektivitas checkpoint. Temuan-temuan ini memberikan gambaran bahwa riset siklus sel memiliki potensi luas dalam pengembangan terapi berbasis target, bioteknologi, dan penguatan konsep dalam pendidikan biologi. Meskipun demikian, interpretasi hasil tetap mempertimbangkan keragaman fokus penelitian dan perbedaan metodologi yang digunakan. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa penelitian siklus sel terus mengalami peningkatan kualitas melalui pemanfaatan teknologi modern dan pendekatan multidimensional yang semakin relevan dalam menjawab kebutuhan riset biomedis dan biologi sel kontemporer.
Copyright (c) 2025 Sandy Athya Dini, Siti Mudmawati, Riska Martania Rahayu, Shelly Novita Anggraini (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MENJAMIN TERPENUHINYA AKSES KEADILAN BAGI KOMUNITAS BERPENGHASILAN RENDAH
Penelitian ini mengkaji peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam menjamin terpenuhinya akses keadilan bagi komunitas berpenghasilan rendah dalam kerangka negara hukum Indonesia. Meskipun konstitusi menjamin kesetaraan di hadapan hukum, masyarakat miskin masih menghadapi hambatan struktural, ekonomis, dan sosial yang menghalangi mereka memperoleh perlindungan hukum yang layak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas LBH dalam penyelenggaraan bantuan hukum, mengidentifikasi kendala kelembagaan dan operasional yang dihadapi, mengevaluasi strategi yang digunakan dalam memperluas akses layanan hukum, serta merumuskan model penguatan LBH sebagai instrumen negara dalam pemenuhan hak atas keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif melalui studi literatur, analisis dokumen, dan studi kasus pada beberapa LBH di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan penting sebagai jembatan akses keadilan melalui pendampingan litigasi, advokasi struktural, pemberdayaan hukum masyarakat, dan pemantauan HAM. Namun, efektivitas tersebut masih terbatas oleh minimnya pendanaan, ketimpangan distribusi layanan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta tantangan digitalisasi, terutama pada masa pandemi. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan LBH melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, kemitraan lintas sektor, dan optimalisasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sangat diperlukan agar akses keadilan bagi kelompok berpenghasilan rendah dapat terwujud secara substantif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Rafli Haris Silmi, Muhammad Ishaq Maulana, Deni Satya Bagus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENGARUH KONSUMSI RUMAH TANGGA, PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI, EKSPOR, DAN IMPOR TERHADAP PRODUK DOMESTIC BRUTO DI INDONESIA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor, dan impor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder deret waktu dari BPS, Bank Indonesia, dan sumber resmi lainnya periode 2017–2024. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan metode Ordinary Least Squares (OLS) setelah data dinyatakan memenuhi asumsi klasik, meliputi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial konsumsi rumah tangga dan ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB, sedangkan pembentukan modal tetap bruto, pengeluaran pemerintah, dan impor tidak memberikan pengaruh signifikan. Namun secara simultan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap PDB dengan nilai R-squared sebesar 0,995, yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 99,5% variasi perubahan PDB. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara dominan masih ditopang oleh permintaan domestik serta kinerja ekspor, sementara efektivitas investasi, belanja pemerintah, dan impor masih memerlukan optimalisasi untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Copyright (c) 2025 Vina Oktaria, Fernando Kholis Rofiqi, Cindy Nitaloka, Waliyan Evriyando, Alief Rakhman Setyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENAFSIRAN KATA “PENGGUNA” DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/2024/PN NIAGA JKT.PST
Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah penafsiran hakim terhadap kata pengguna dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat serta mengkaji implikasi multitafsir terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta. Permasalahan muncul karena UUHC tidak memberikan batasan tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai pengguna dalam konteks penggunaan secara komersial sehingga menimbulkan multitafsir. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analisis kasus (case approach) untuk menelaah ketentuan UUHC, PP No. 56 Tahun 2021, hingga ke tataran Permenkum No. 27 Tahun 2025 sebagai bentuk perkembangan regulasi berkenaan dengan tata kelola royalti untuk komposisi musik dan lagu. Hasil kajian menunjukan bahwa makna pengguna secara komersial dalam kasus ini menimbulkan multitafsir sehingga berisiko disalahgunakan dalam menafsirkan kasus-kasus sejenis dan menyebabkan penegakan hukum yang tidak konsisten di masa depan. Melalui Permenkum No. 27 Tahun 2025, pemerintah kemudian menegaskan kewajiban membayar royalti atas penggunaan karya musik maupun lagu pada fasilitas umum yang bertujuan komersial merupakan tanggung jawab pihak penyelenggara atau pemilik lokasi usaha, sehingga diharapkan dapat mengembalikan prinsip kepastian hukum dan melindungi hak ekonomi pencipta.
Copyright (c) 2025 Grace Paladan, Dewa Ayu Dian Sawitri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KEPADATAN PENDUDUK DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
Kepadatan penduduk merupakan isu penting dalam studi geografi dan perencanaan wilayah, terutama di area perkotaan dan peri-urban yang mengalami perubahan spasial akibat urbanisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab kepadatan penduduk di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, serta mengevaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang muncul akibat pertumbuhan tersebut. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi di lima desa dengan tingkat kepadatan tertinggi pada periode Oktober-November 2025.Hasil penelitian mengidentifikasi faktor utama penyebab kepadatan penduduk, yakni faktor ekonomi, migrasi, kedekatan dengan Kota Medan, serta aspek sosial seperti keluarga dan akses pendidikan. Pertumbuhan permukiman yang tidak terencana memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman dan kawasan komersial, menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan ruang dan daya dukung lingkungan. Dampak yang muncul mencakup kemacetan lalu lintas, peningkatan limbah, penurunan kualitas lingkungan, tekanan fasilitas publik, serta kenaikan harga properti.Pengetatan kebijakan pengendalian tata ruang, penegakan zonasi, peningkatan infrastruktur sosial dan lingkungan, serta pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi dasar perumusan strategi pengelolaan wilayah yang adaptif terhadap realitas urbanisasi.
Copyright (c) 2025 Sahala Fransiskus Marbun, Cristyan Adma Jaya, Pradita Amelia Putri, Shadai Vrentina Sitio, Timbul Raja Halomoan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) DI INDONESIA: STUDI LITERATUR 2020-2025
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM) di Indonesia dengan menggunakan pendekatan studi literatur sistematik. Kajian ini menganalisis penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang membahas pemahaman, implementasi, hambatan dan dampak penerapan SAK EMKM terhadap kualitas laporan keuangan UMKM. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun SAK EMKM telah disosialisasikan sejak 2018, tingkat penerapannya masih relative rendah terutama pada pelaku usaha mikro, Faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementaasi meliputi tingkat Pendidikan, literasi keuangan, dukungtan pemerintah, serta pelatihan akuntansi berkelanjutan. Kendala utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pemahaman standar, rendahnya adopsi teknologi akuntansi digital, dan kurangnya sosialisasi di daerah. Secara keseluruhan, penerapan SAK EMKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, transparansi usaha dan akses pembiayaan perbankan. Penelitian ini menyarankan perlunya kolaborasi antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk memperluas adopsi SAK EMKM melalui strategi edukatif dan teknologi digitalisasi laporan keuangan.
Copyright (c) 2025 Rodliatan Mardliah, Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penguatan industri halal di Indonesia melalui integrasi fungsi manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka dengan menghimpun data dari jurnal ilmiah, laporan resmi, serta publikasi lembaga pemerintah dan organisasi internasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal global, namun capaian aktual belum optimal akibat berbagai tantangan struktural, seperti ketidaksinkronan regulasi, besarnya biaya sertifikasi halal bagi UMKM, rendahnya literasi digital dan literasi halal, serta minimnya kolaborasi riset antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri. Integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, maslahah, dan keberlanjutan dalam setiap tahapan POAC dinilai mampu memperkuat tata kelola industri halal, meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai produksi, serta mendorong inovasi berbasis riset dan teknologi. Dengan penguatan digitalisasi melalui e-certification dan sistem pelacakan halal, serta peningkatan sinergi lintas sektor, Indonesia berpeluang besar meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya dalam rantai nilai halal global. Penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan industri halal yang berkelanjutan harus berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sebagai prinsip dasar ekonomi Islam.
Copyright (c) 2025 Abel Fitriyaningrum , M.Firman Ardiansyah , Rusdun Kamil , Hawa Gazani , Muhammad Ersya Faraby (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS FLEXING DI MASA KINI MENURUT HADIS
Fenomena flekxing atau perilaku pamer kekayaan menjadi tren sosial yang marak di berbagai media, terutama media digital. Perilaku ini mencerminkan kecenderungan manusia untuk menonjolkan status sosial dan materi yang dimiliki. Dalam perspektif hadis, Tindakan semacam ini perlu dikaji secara secara mendalam karena berkaitan dengan nilai-nilai keikhlasan, kesederhanaan, dan larangan terhadap sikap sombong (takabbur) maupun riya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hadis mengenai perilaku flekxing serta implikasinya terhadap moral dan akhlak seorang muslim. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan library research, melalui analisis tematik terhadap hadis-hadis yang membahas kesombongan, pamer, dan etika dalam menampakkan nikmat Allah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flekxing yang dilakukan dengan niat untuk menyombongkan diri atau merendahkan orang lain termasuk dalam perilaku tercela yang dilarang oleh Nabi Muhammad saw sebagaimana termasuk dalam hadis-hadis tentang larangan riya dan tabdzir. Namun jika menampakkan harta bertujuan untuk mensyukuri nikmat dan memberi teladan kebaikan, hal itu dapat dibenarkan dalam batas etika syar’i . dengan demikian, pandangan hadis menekankan pentingnya keseimbangan antara menampakkan nikamat alloh dan menjaga keikhlasan serta kerendahan dalam kehidupan sosial.
Copyright (c) 2025 Latifatul ulfa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Prinsip Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. Bagian Hukum sebagai perangkat daerah memiliki peran vital dalam memastikan setiap kebijakan dan produk hukum daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris, melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi di lingkungan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang diterapkan meliputi digitalisasi produk hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), penguatan kapasitas aparatur, harmonisasi regulasi antarperangkat daerah, serta pelibatan publik dalam penyusunan peraturan daerah. Meskipun terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika regulasi nasional, Bagian Hukum berhasil menampilkan peran signifikan dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah.
Copyright (c) 2025 Muhamad Divva Wahyu Wijaya, Nuzulia Nurul Firdaus (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA BEDASARKAN ASAS PERADILAN YANG ADIL
Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta problematika yang muncul dari penggunaannya. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang memberikan keterangan terhadap terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilakukan bersama-sama (deelneming). Meskipun tidak diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, keberadaannya memperoleh legitimasi melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan Nomor 1986 K/Pid/1989 yang memperbolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat keterangannya tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar pemidanaan. Penggunaan saksi mahkota biasanya muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan berkas perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum ketika alat bukti yang ada belum cukup menggambarkan peran masing-masing pelaku. Walaupun dianggap efektif untuk memperkuat pembuktian, mekanisme ini menimbulkan dilema karena berpotensi mengesampingkan hak terdakwa, terutama prinsip non self-incrimination yang melarang seseorang dipaksa memberikan keterangan memberatkan dirinya sendiri. Permasalahan semakin terlihat ketika saksi mahkota berada dalam posisi ganda sebagai terdakwa sekaligus alat bukti, sehingga membuka peluang terjadinya tekanan atau pemberian janji keringanan hukuman dari aparat penegak hukum. Hal ini dapat menghasilkan kesaksian bias dan mengancam asas fair trial yang menuntut proses peradilan imparsial dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melalui penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara hati-hati, dibatasi, dan didukung alat bukti lain sesuai Pasal 183 KUHAP. Kasus Marsinah menunjukkan bagaimana penyalahgunaan mekanisme ini dapat melahirkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum acara pidana, terutama revisi KUHAP untuk mempertegas kedudukan dan batasan saksi mahkota.
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Copyright (c) 2025 Carlo Athallah Yassar, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN PEMIMPIN DALAM MEMBANGUN KERJA SAMA TIM DI LINGKUNGAN MASYARAKAT
Pemimpin memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan dan membangun kerja sama di tengah masyarakat. Di era sosial yang dinamis, kepemimpinan tidak lagi hanya soal memberi perintah, tetapi juga tentang kemampuan membangun komunikasi, memberikan teladan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis peran pemimpin dalam membangun kerja sama tim di lingkungan masyarakat, khususnya di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis kajian pustaka, dengan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan mengenai teori kepemimpinan, komunikasi sosial, dan dinamika kelompok masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kerja sama dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam menciptakan rasa saling percaya, keterlibatan warga, dan visi bersama. Pemimpin yang berorientasi pada nilai-nilai partisipatif dan gotong royong cenderung mampu membentuk masyarakat yang solid dan berdaya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemimpin tidak hanya menjadi pengarah, tetapi juga sebagai penggerak dan teladan dalam membangun kolaborasi sosial yang berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Riskia Nur Annisa (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN MAHASISWA
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional terhadap efektivitas kepemimpinan melalui studi literatur terhadap sepuluh artikel ilmiah nasional yang terbit dalam lima tahun terakhir (2021–2025). Kecerdasan emosional, yang mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi, dan keterampilan sosial, terbukti menjadi faktor penting dalam membentuk gaya kepemimpinan yang efektif. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa pemimpin dengan kecerdasan emosional tinggi mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis, meningkatkan kinerja tim, serta membangun kepercayaan dan loyalitas bawahan. Selain itu, kecerdasan emosional juga berperan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan efektivitas gaya kepemimpinan transformasional dan situasional. Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan kecerdasan emosional perlu menjadi fokus utama dalam pelatihan kepemimpinan modern agar pemimpin tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara emosional dalam menghadapi tantangan organisasi, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas kepemimpinan mahasiswa. Temuan ini menunjukkan bahwa pemimpin mahasiswa yang memiliki kemampuan regulasi emosi, empati, serta keterampilan sosial yang baik cenderung lebih efektif dalam mengarahkan anggota, menyelesaikan konflik, dan mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan kecerdasan emosional dalam program pembinaan kepemimpinan di perguruan tinggi.
Copyright (c) 2025 Dwi Aprilia Br Sembiring (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KAJIAN STRUKTURAL DENGAN PENDEKATAN MORAL TERHADAP CERPEN “TIGA FASE KEHIDUPAN SEBUAH BUKU” KARYA YOGARTA A.P.A.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur intrinsik dan nilai moral dalam cerpen “Tiga Fase Kehidupan Sebuah Buku” karya Yogarta Awawa Prabaning Arka. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan struktural, penelitian ini menelaah unsur-unsur intrinsik yang meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat sebagai elemen pembentuk makna dalam cerita. Sumber data penelitian adalah teks cerpen yang diterbitkan oleh Kompas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerpen ini memiliki struktur yang padu dan menggambarkan perjalanan eksistensial sebuah buku puisi melalui tiga fase kehidupan: terpajang di toko buku, dicintai oleh pembaca, dan akhirnya dilupakan. Struktur cerita tersebut menyimbolkan dinamika apresiasi sastra dalam kehidupan nyata. Melalui pendekatan moral ditemukan pesan mengenai pentingnya menghargai karya sastra, menjaga komitmen dalam membaca, serta menghindari perilaku konsumtif dalam literasi yang hanya menempatkan buku sebagai objek tanpa nilai emosional. Cerpen ini juga mengungkapkan relasi etis antara pembaca dan karya, bahwa sebuah buku “hidup” melalui sentuhan dan perhatian pembacanya. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian apresiasi sastra Indonesia dan menjadi rujukan dalam analisis sastra berbasis intrinsik dan moral.
Copyright (c) 2025 Sandifa Angraini, Abdurrahman (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH EKSPOR DAN IMPOR TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA
Penelitian ini mengkaji pengaruh nilai ekspor dan impor terhadap inflasi di Indonesia melalui pendekatan ekonomi normatif yang diperkuat oleh data sekunder serta kajian literatur. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, prosiding, dan literatur ekonomi terkini. Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Tujuan penelitian adalah menjelaskan bagaimana aktivitas perdagangan internasional membentuk stabilitas harga domestik, terutama pada situasi ekonomi yang fluktuatif. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menafsirkan teori, doktrin ekonomi, serta temuan empiris terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspor dapat meningkatkan tekanan inflasi melalui pengurangan pasokan domestik akibat orientasi produksi yang lebih besar pada pasar global. Sebaliknya, impor cenderung menekan inflasi karena meningkatkan ketersediaan barang dalam negeri, meskipun keduanya sangat dipengaruhi oleh nilai tukar dan kondisi pasar internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara ekspor, impor, dan inflasi bersifat tidak linear, sehingga diperlukan kebijakan moneter dan perdagangan yang seimbang. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat kapasitas produksi domestik, dan meningkatkan ketahanan neraca perdagangan Indonesia.
Copyright (c) 2025 Evi Juliya Wati, Yahya Hidayattullah, Luluk Amaria Said, Murni Intan Sari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA
Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pelaku kejahatan seksual terhadap anak dipertanggungjawabkan secara pidana serta bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban, khususnya anak di bawah umur. Adapun urgensi penelitian ini muncul dari masih rendahnya perhatian masyarakat terhadap penderitaan korban dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme perlindungan yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada terus meningkatnya angka kejahatan seksual di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Untuk merespons situasi tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai instrumen hukum yang bertujuan memperkuat upaya pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk menganalisis sejauh mana peraturan tersebut, bersama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan efek jera dan meningkatkan perlindungan terhadap korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi serta implementasi yang konsisten sangat diperlukan agar perlindungan terhadap anak dapat berjalan optimal.
Copyright (c) 2025 I Gede Hendri Candra Utama Putra, Diah Ratna Sari Hariyanto (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SHOPEE PAYLATER BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA
Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, namun dalam perjanjian baku elektronik seperti Shopee PayLater asas ini sering terabaikan karena dominasi pelaku usaha atas konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dan penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan Shopee PayLater serta mengkaji relevansi asas itikad baik dalam penerapan sanksi terhadap pengguna yang melakukan wanprestasi. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi dalam penggunaan Shopee PayLater umumnya muncul dalam bentuk keterlambatan pembayaran, ketidakmampuan melunasi tagihan, dan pelanggaran terhadap klausula yang telah disepakati. Setiap bentuk wanprestasi tersebut menimbulkan akibat hukum, antara lain pengenaan denda, pembatasan akses terhadap layanan, hingga penagihan melalui pihak ketiga. Penerapan asas itikad baik tercermin dalam kewajiban PT Commerce Finance untuk bertindak jujur, transparan, dan proporsional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Konsistensi penerapan asas itikad baik menjadi kunci tercapainya keadilan dan perlindungan hukum bagi konsumen.
Copyright (c) 2025 Bella Anastasya Putri Fernanda, Made Aditya Pramana Putra (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
VISUALISASI INFORMASI PROGRAM KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS MELALUI MOTION GRAPHIC
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari suatu media visual berbentuk motion graphic terhadap tingkat pemahaman masyarakat dalam menerima informasi tentang program kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas yang penyebarannya sendiri masih sangat terbatas seperti melalui pemaparan langsung ataupun disusun melalui laporan tertulis. Penggunaan motion graphic dalam lingkungan dinas ini masih belum dimanfaatkan secara opltimal. Penelitian ini menggunakan metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle) yang merupakan metode untuk merancang dan membuat suatu produk multimedia. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan ke masyarakat umum sebanyak 20 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa melalui media visual berbentuk motion graphic ini dapat membantu masyarakat dalam memahami informasi tentang program kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas. Desain berwarna dan penyampaian informasi melalui voice over dalam motion graphic ini sangat berpengaruh dalam menarik perhatian para audiens. Penelitian ini dapat memberikan gambaran terhadap media visual motion graphic yang dapat menarik perhatian masyarakat dalam memahami suatu informasi baru terutama dalam dunia instansi saat akan menyampaikan suatu informasi.
Copyright (c) 2025 Dyan Taurina, Ahmad Ridho, Lang Jagat, Noferianto Sitompul (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN AKUNTANSI KAS DALAM MENINGKATKAN TRANSPARASI KEUANGAN TERHADAP ELOC KITCHEN
Penelitian ini ditujukan untuk mengevaluasi implementasi sistem akuntansi kas demi meningkatkan transparansi keuangan di Eloc Kitchen, sebuah restoran yang mengalami kesulitan dalam manajemen keuangan akibat tingginya volume transaksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan mixed method yang mengombinasikan pengamatan langsung, wawancara, pengisian kuesioner, dan kajian literatur demi mengumpulkan informasi menyeluruh tentang praktik pencatatan kas. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Eloc Kitchen telah mengadopsi sistem akuntansi kas secara manual melalui pencatatan harian dan ringkasan bulanan, yang dapat menggambarkan situasi keuangan usaha meskipun tetap dalam bentuk yang sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi kas memberikan dampak positif bagi transparansi finansial, namun ada beberapa kelemahan nyata seperti keterbatasan pada standar pencatatan, risiko kesalahan manusia, tidak adanya pemisahan antara pencatat dan penjaga kas, serta akses informasi keuangan yang terbatas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan sistem akuntansi kas berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan pemisahan tugas merupakan langkah strategis untuk memperkuat transparansi keuangan serta mendukung keberlangsungan usaha di tengah persaingan industri kuliner yang semakin ketat.
Copyright (c) 2025 Reginata Saharany Kustanti, Via Wahyuningtyas, Sri Rahayuningsih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN HOME INDUSTRY OISHI CAKE’S PURWOKERTO
Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya kehalalan produk menjadikan sertifikasi halal sebagai aspek krusial dalam membangun kepercayaan konsumen, terutama pada usaha pangan berskala kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sertifikat halal berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen pada home industry Oishi Cake’s Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus intrinsik, di mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap konsumen Muslim serta pemilik usaha. Hasil penelitian menunjukkan Kehadiran sertifikat halal secara nyata meningkatkan kepercayaan konsumen karena memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan standar kehalalan yang diakui, sehingga konsumen merasa aman dan yakin untuk memilih produk tersebut bahwa produk telah memenuhi standar keamanan, kualitas, serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Konsumen merasa lebih yakin dan aman dalam melakukan pembelian ketika produk memiliki label halal resmi. Selain meningkatkan kepercayaan, sertifikasi halal juga memperluas akses pasar dan memperkuat citra merek Oishi Cake’s sebagai produk yang dapat dipercaya dan kompetitif di pasar makanan halal. Temuan ini menegaskan pentingnya sertifikat halal bagi pelaku home industry dalam memenuhi preferensi konsumen sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan oleh UMKM untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis.
Copyright (c) 2025 Mega Destari, Novia Nur Avivah, Septia Dwi Purwanti, Mahardhika Cipta Raharja, Parno (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Penelitian ini membahas mengenai penerapan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia. HKI sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan, dilisensikan, maupun dijadikan jaminan. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai sita jaminan atas HKI, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada interpretasi hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan HIR, RBg, serta putusan pengadilan niaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HKI secara konseptual memenuhi kriteria sebagai objek sita karena memiliki nilai ekonomis dan kepemilikan yang jelas, penerapan sita jaminan terhadap HKI memerlukan kehati-hatian dan pedoman hukum yang tegas. Sita jaminan berimplikasi pada pembatasan hak ekonomi pemegang HKI dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sementara bagi tergugat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum HKI, serta pembentukan peraturan pelaksanaan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan hak bagi para pihak yang berperkara.
Copyright (c) 2025 Infitahatun Nimah, Nur Amaliyah Purwitasari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERENCANAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM SUPLAI AIR BERSIH PURWOREJO-DIY UNTUK YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA)
Penelitian ini bertujuan menganalisis status perencanaan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk suplai air bersih bagi kebutuhan vital Yogyakarta International Airport (YIA). YIA, sebagai penggerak permintaan ekonomi regional, diperkirakan membutuhkan pasokan air sebesar 6.000 liter per detik, dan Sungai Bogowonto di Purworejo memiliki potensi untuk memasok sekitar 3.000 liter per detik (50%). Kerjasama ini melibatkan aktor heterogen, melintasi batas yurisdiksi horizontal (Jawa Tengah-DIY) dan level pemerintahan vertikal (Pemerintah Daerah-Pusat/BBWSSO), sehingga memerlukan tata kelola jaringan (Network Governance). Meskipun komitmen politik telah ditandai dengan pertemuan formal antara Bupati Purworejo dan Gubernur DIY pada April 2024, kerja sama ini masih berada pada tahap penjajakan teknis dan belum memiliki landasan hukum yang mengikat (MoU/PKS). Hambatan utama terletak pada kesenjangan regulasi vertikal, di mana izin pengambilan air dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) baru 50 liter per detik, sangat jauh dari potensi maksimal 3.000 liter per detik. Selain itu, Sungai Bogowonto dipandang sebagai Sumber Daya Komunal (Common Pool Resource), sehingga pemanfaatan air bersih dalam skala besar tanpa aturan yang jelas rentan menimbulkan konflik sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan KAD ini sangat bergantung pada percepatan finalisasi landasan hukum (MoU/PKS), sinkronisasi regulasi perizinan dengan mekanisme yang lebih sederhana (one-gate system), serta integrasi kebijakan konservasi berbasis keberlanjutan untuk menjamin alokasi air yang adil dan berkelanjutan. KAD ini diharapkan tidak hanya menciptakan efisiensi sumber daya air, tetapi juga berfungsi sebagai model tata kelola kolaboratif lintas daerah di Indonesia.
Copyright (c) 2025 Natasya Salsabila Pramudita, Safina Rahma Isro’in Maftukha, Putri Ayu Lailatun Nafi’ah, Widya Dwi Prastiwi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta mengkaji kebijakan hukum pidana yang diterapkan terhadap mereka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, studi ini menelaah secara mendalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, doktrin, dan literatur hukum relevan. Fokus utama adalah memahami posisi anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek pemidanaan. Hasil penelitian secara tegas menunjukkan bahwa anak yang terbukti menyalahgunakan narkoba tidak diproses melalui mekanisme pemidanaan konvensional. Sebaliknya, negara mewajibkan prosedur khusus, salah satunya adalah diversi, yakni penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal. Diversi berfungsi sebagai instrumen pemulihan yang bertujuan mengembalikan anak pada kondisi semula tanpa menimbulkan stigmatisasi sosial. Mekanisme ini menegaskan bahwa negara mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), menjadikan pemidanaan sebagai opsi terakhir. Pendekatan yang lebih edukatif, rehabilitatif, dan humanis tersebut membuktikan komitmen Indonesia dalam menjamin hak-hak fundamental anak, sesuai Konvensi Hak Anak, serta mendorong pemulihan sosial yang lebih efektif.
Copyright (c) 2025 Anissa Puspita Sari Wijaya, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMBUATAN KONTEN VIDEO PENDEK UNTUK PUBLIKASI ACARA PADA RADIO REPUBLIK INDONESIA PROGRAMA 1 SAMBAS (RRI PRO 1 SAMBAS)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan konten video pendek di RRI Pro 1 Sambas. Dalam menghadapi keterbatasan substansial dalam produksi dan ketersediaan konten video pendek, RRI Pro 1 Sambas memerlukan solusi mendesak untuk meningkatkan volume dan kualitas materi publikasi digital mereka. Dalam konteks persaingan media sosial yang dinamis, kemampuan stasiun radio untuk menyesuaikan format kontennya menjadi video pendek merupakan faktor penting dalam mendukung konsistensi publikasi dan perluasan jangkauan audiens muda. Kegiatan ini berfokus pada pendekatan aksi nyata melalui produksi video pendek, sebuah metode yang melibatkan langkah-langkah praktis dalam kreasi dan penyuntingan materi. Analisis menunjukkan bahwa produksi konten video yang saat ini sangat rendah, seringkali belum siap unggah, dan monoton berujung pada penurunan daya tarik di platform seperti Instagram Reels, TikTok, dan YouTube Shorts. Model praktik yang dikembangkan telah diuji oleh 2 ahli dan 20 masyarakat umum untuk menjamin validitas dan relevansi. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model praktik yang relevan dan dapat direplikasi bagi stasiun radio daerah serupa dalam mengatasi kekurangan mendesak pada konten publikasi digital mereka, terutama dalam memanfaatkan format media yang paling efektif untuk menarik demografi audiens muda. Sebagai kesimpulan tambahan, Praktik kerja di RRI Pro 1 Sambas sukses memberikan pemahaman komprehensif tentang siklus produksi konten dan berita RRI, didukung oleh wawasan multimedia. Secara profesional, praktik ini efektif meningkatkan kedisiplinan, inisiatif, dan kemampuan adaptasi peserta dalam menghadapi tantangan penyiaran.
Copyright (c) 2025 Lidya, Narti Prihartini , Milda Surgani Fidania , Noferianto Sitompul (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERAN PANITERA DAN JURUSITA DALAM PROSES EKSEKUSI PUTUSAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI LAMONGAN
Penelitian ini mengkaji peran panitera dan jurusita dalam proses eksekusi putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan, yang merupakan tahap penting dalam menegakkan putusan pengadilan secara sah dan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan eksekusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panitera memiliki peran vital dalam pengelolaan administrasi perkara serta koordinasi teknis dengan jurusita, sementara jurusita berperan sebagai pelaksana teknis eksekusi yang berinteraksi langsung dengan pihak yang dieksekusi guna memastikan pelaksanaan putusan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi pihak yang dieksekusi, dan kebutuhan peningkatan pelatihan maupun pemanfaatan teknologi informasi. Kesimpulannya, sinergi yang kuat antara panitera dan jurusita, disertai penguatan kapasitas SDM dan sistem administrasi, menjadi kunci keberhasilan eksekusi perkara perdata di Pengadilan Negeri Lamongan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum acara perdata serta manfaat praktis bagi aparat pengadilan dalam meningkatkan pelayanan hukum yang efektif dan akuntabel.
Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim
Copyright (c) 2025 Nimas Parawansyah Pramadhyta Galuh Muktasyim, Putri Handayani (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INOVASI PRODUK FINTECH SYARIAH SEBAGAI STRATEGI MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Perkembangan digitalisasi keuangan yang semakin pesat mendorong kebutuhan inovasi layanan keuangan yang efisien, aman, dan sesuai prinsip syariah, namun minat masyarakat terhadap fintech syariah masih lebih rendah dibandingkan layanan konvensional. Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya memahami faktor yang memengaruhi rendahnya adopsi fintech syariah serta mengidentifikasi bentuk inovasi produk yang mampu meningkatkan kepercayaan dan minat pengguna. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi produk fintech syariah dan strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis literatur terkait inovasi fintech syariah, regulasi, akad syariah, dan perilaku pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi produk seperti digital payment, peer-to-peer lending syariah, crowdfunding halal, mobile banking syariah, serta integrasi teknologi blockchain dan artificial intelligence (AI) memiliki peran signifikan dalam meningkatkan akses, transparansi, dan keamanan layanan. Beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah, keamanan data, regulasi adaptif, dan kesesuaian akad merupakan faktor utama yang memengaruhi minat masyarakat. Penelitian ini memperlihatkan bahwa inovasi yang responsif terhadap kebutuhan pengguna dapat memperluas inklusi keuangan syariah, sedangkan secara teoritis memperkaya literatur mengenai digitalisasi keuangan syariah dan implementasi maqashid syariah dalam inovasi keuangan modern. Penelitian ini memberikan gambaran strategis bagi regulator, fintech, dan lembaga keuangan syariah dalam merancang produk digital yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Nur Atika, Siti Alfia Ayu Rohmayanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA ZOOM DAN WORDWALL DALAM MODEL BLENDED LEARNING TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA FAKULTAS MIPA
Zoom sebagai media pembelajaran sinkron memberikan ruang interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa, sedangkan Wordwall merupakan aplikasi evaluasi interaktif yang menyediakan beragam permainan edukatif yang dapat meningkatkan minat dan keaktifan belajar. Kedua media ini semakin banyak dimanfaatkan dalam penerapan blended learning di perguruan tinggi. Kajian ini dilakukan untuk melihat bagaimana penggunaan Zoom dan Wordwall berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis mahasiswa Fakultas MIPA. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah berbagai jurnal nasional yang membahas efektivitas media digital dan model blended learning dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Analisis dilakukan melalui pengumpulan, pemilihan, serta sintesis beberapa artikel yang relevan dari penelitian eksperimental maupun deskriptif. Berdasarkan hasil penelaahan, Zoom terbukti mampu memperkuat kemampuan mahasiswa dalam berdiskusi, menyusun argumen, dan mengevaluasi informasi selama proses pembelajaran sinkron. Di sisi lain, Wordwall mendukung penguatan pemahaman konsep melalui kuis dan permainan edukatif yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Secara umum, hasil kajian menunjukkan bahwa pemanfaatan kedua media tersebut dalam model blended learning memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa.
Copyright (c) 2025 Tasya Natalia Tarigan , Cindy Clara Siregar , Tasya Wiyandini Zega , Sri Masnita Pardosi , Retno Dwi Suyanti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ETOS KERJA BERBASIS NILAI AGAMA PADA PELAKU UMKM WONOGIRI
Pembangunan ekonomi berbasis komunitas merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di Wonogiri, yang memiliki budaya ekonomi rumahan dan nilai-nilai religius yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana nilai-nilai Islam memengaruhi etos kerja pelaku UMKM di Desa Mojopuro serta bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara informal, dan dokumentasi selama pelaksanaan Program Praktikum Profesi Makro. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aktivitas kewirausahaan tidak dipandang semata-mata sebagai upaya ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai Islam seperti Al-Shalah, Al-Itqan, Al-Ihsan, Al-Mujahadah, Tanafus, Ta’awun, serta kedisiplinan waktu tercermin dalam proses produksi, kualitas pelayanan, dan hubungan kolaboratif antar pelaku usaha. Selain itu, pewarisan usaha antargenerasi berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mentransfer etika religius, identitas budaya, dan tanggung jawab keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa etos kerja Islami menjadi modal sosial yang memperkuat ketahanan dan keberlanjutan UMKM di tengah dinamika transformasi ekonomi modern.
Copyright (c) 2025 Nur Amalina Izzati , Intan Cahyati , Nabila Nur Fatimah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PERAN INDUSTRI TAHU LOKAL DALAM MENUNJANG KETAHANAN PANGAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DESA MOJOPURO, KECAMATAN JATIROTO, KABUPATEN WONOGIRI
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran industri tahu lokal di Desa Mojopuro dalam menunjang ketahanan pangan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketahanan pangan desa sangat dipengaruhi oleh keberadaan produsen pangan lokal yang mampu menyediakan bahan pangan bergizi secara stabil dan terjangkau. Pabrik Tahu Mas Al sebagai produsen terbesar di desa memiliki kapasitas produksi 1.200–1.500 potong per hari, menerapkan standar kebersihan yang lebih baik dibanding produsen lain, serta telah memiliki jaringan distribusi yang mapan. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Mas Al merupakan produsen yang paling siap menjadi pemasok utama tahu untuk kebutuhan dapur SPPG dalam program MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Pabrik Tahu Mas Al memiliki potensi strategis dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, tidak hanya melalui penyediaan protein nabati yang stabil, tetapi juga sebagai motor peningkatan kualitas bagi produsen tahu lainnya. Kesiapan Mas Al untuk menggandeng produsen kecil ketika terjadi peningkatan permintaan membuka peluang kemitraan yang memperluas dampak ekonomi dan sosial. Selain itu, dukungan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan ekosistem usaha lokal turut memperkuat kesiapan desa dalam mendukung program MBG secara berkelanjutan. Dengan demikian, industri tahu lokal terbukti memainkan peran penting dalam pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menguatkan sistem. pangan desa
Copyright (c) 2025 Dhiya Khansa Zhafira Suharyo, Bramantio Haryo Shancoko, Muhammad Fatkhur Roziqi (Author) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0